Partai Oposisi Afrika Selatan Desak Transparansi Kontrak Ticketpro McKenzie

Kontroversi seputar penunjukan Bakang Lethoko sebagai Chief Executive Officer (CEO) Ticketpro terus memanas di Afrika Selatan. Partai-partai oposisi utama—Democratic Alliance (DA), Economic Freedom Fighters (EFF), dan ActionSA—secara terbuka menuntut transparansi penuh atas struktur kepemilikan, sumber pendanaan, serta seluruh kontrak yang melibatkan perusahaan tiket tersebut. Mereka mencium indikasi kuat adanya intervensi politik dalam proses bisnis yang seharusnya murni korporat ini.

Nama Ticketpro tidak bisa dilepaskan dari sosok McKenzie, tokoh bisnis yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan. Penunjukan Lethoko, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan daerah, memicu kecurigaan bahwa posisi strategis di perusahaan swasta itu diberikan sebagai imbalan politik. Ketiga partai oposisi menuntut agar McKenzie dan manajemen Ticketpro membuka buku secara terbuka kepada publik.

Kronologi dan Sumber Kekhawatiran

Ketegangan bermula ketika Ticketpro—perusahaan yang menguasai pangsa pasar tiket hiburan dan olahraga di Afrika Selatan—mengumumkan penunjukan Lethoko sebagai CEO pada awal bulan. Pengumuman itu nyaris tanpa jejak rekrutmen terbuka. Tidak ada proses seleksi yang transparan, tidak ada pengumuman lowongan, dan tidak ada konferensi pers yang menjelaskan kualifikasi sang calon.

DA menjadi partai pertama yang angkat bicara. Juru bicara mereka menyatakan bahwa pola penunjukan seperti ini mencerminkan budaya “accountability deficit” yang akut dalam tata kelola perusahaan yang bertaut dengan kekuasaan. EFF menyoroti aspek pendanaan, menduga ada aliran dana gelap dari kontrak pemerintah daerah ke Ticketpro. Sementara ActionSA mempertanyakan potensi konflik kepentingan mengingat posisi Lethoko sebelumnya di pemerintahan.

“Kami tidak menuduh tanpa dasar. Tapi rakyat berhak tahu siapa pemilik Ticketpro, dari mana modalnya, dan kontrak apa saja yang mereka pegang. Ini bukan urusan privat—ini uang publik,” tegas seorang perwakilan ActionSA dalam konferensi pers di Johannesburg.

Situasi ini mengingatkan publik pada skandal pengadaan serupa yang pernah mengguncang Afrika Selatan beberapa tahun lalu, di mana perusahaan-perusahaan favorit pejabat mendapat proyek besar tanpa tender terbuka. Pola itu kini seolah terulang dalam bentuk yang lebih halus: alih-alih proyek pemerintah, yang dibagi adalah kursi CEO di perusahaan swasta yang bergantung pada lisensi dan akses pasar.

Implikasi bagi Tata Kelola dan Bisnis Hiburan

Ticketpro mengendalikan distribusi tiket untuk konser besar, pertandingan sepak bola, hingga acara konvensi nasional. Jika benar ada intervensi politik, maka dampaknya bukan hanya soal etika, melainkan persaingan usaha yang tidak sehat. Promotor kecil bisa tersingkir jika akses tiket dimonopoli oleh pihak yang punya kedekatan dengan kekuasaan.

Pengamat tata kelola dari Universitas Cape Town, Dr. Naledi Mokoena, menilai kasus ini sebagai ujian bagi sistem pengawasan perusahaan di Afrika Selatan. “Jika partai oposisi sampai harus memaksa pengungkapan lewat tekanan publik, artinya regulator pasar dan komisi pengawas perusahaan sedang tidur,” ujarnya.

Pihak McKenzie melalui perwakilannya membantah semua tuduhan. Mereka menyebut penunjukan Lethoko murni berdasarkan kapasitas profesional dan pengalaman manajerial. Namun bantahan itu tidak menyertakan dokumen apa pun yang bisa diverifikasi publik—memicu kecurigaan lebih dalam.

Tuntutan Oposisi dan Langkah Selanjutnya

DA, EFF, dan ActionSA kini menyusun daftar tuntutan resmi, antara lain:

• Membuka struktur kepemilikan Ticketpro hingga pemegang saham terakhir.
• Mempublikasikan sumber pendanaan perusahaan tiga tahun terakhir.
• Menyerahkan salinan seluruh kontrak dengan pemerintah daerah dan BUMN.
• Menjelaskan proses rekrutmen CEO secara transparan.

Jika tuntutan ini tidak diindahkan, partai oposisi mengancam akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tekanan publik diperkirakan meningkat menjelang musim pemilu, menjadikan Ticketpro simbol baru pertarungan antara akuntabilitas dan kekuasaan.