Pengadilan Hentikan Penggusuran Gqeberha, 14 Rumah Warga Dibongkar

GQEBERHA — Pengadilan Tinggi Eastern Cape mengeluarkan perintah penghentian sementara (interim interdict) terhadap proses penggusuran di kawasan Airport Valley, Nelson Mandela Bay, Afrika Selatan. Keputusan itu diambil setelah 14 rumah warga dibongkar dan puluhan keluarga menolak dipindahkan ke unit hunian baru yang kondisinya rusak parah, bahkan banyak di antaranya belum beratap, tepat di sisi sebuah tempat pembuangan sampah akhir (landfill).

Perintah pengadilan tersebut menjadi titik balik dalam sengketa perumahan yang memanas selama berpekan-pekan terakhir. Warga menilai relokasi yang ditawarkan pemerintah kota bukan solusi, melainkan pemindahan masalah dari satu lokasi kumuh ke lokasi kumuh baru. Pemerintah kota beralasan pembongkaran dilakukan untuk menertibkan permukiman liar dan menertibkan lahan milik negara.

Kronologi Sengketa yang Berujung ke Meja Hijau

1. Peringatan awal. Warga Airport Valley menerima pemberitahuan pengosongan lahan dari otoritas Nelson Mandela Bay dengan tenggat waktu singkat. Warga menolak karena menyatakan sudah menetap dan membangun rumah secara bertahap selama bertahun-tahun.
2. Bongkar paksa. Eskavator dikerahkan dan merobohkan 14 rumah. Sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam, sementara barang-barang mereka diangkut dengan truk.
3. Tawaran relokasi. Pemerintah kota menawarkan unit hunian baru di kawasan lain. Namun warga yang meninjau lokasi menemukan bangunan tanpa atap, jendela rusak, tanpa listrik dan air bersih, serta berbatasan langsung dengan tumpukan sampah.
4. Perlawanan warga. Warga menolak pindah dan mendirikan tenda darurat di lokasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendampingi mereka.
5. Intervensi pengadilan. Setelah gugatan diajukan, Pengadilan Tinggi Eastern Cape mengeluarkan perintah yang melarang penggusuran lanjutan hingga perkara pokok diputus.

“Kami Tidak Menolak Direlokasi, Kami Menolak Dibuang”

“Kami tidak menolak direlokasi. Kami menolak dibuang ke tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah. Tidak ada atap, tidak ada air, dan baunya dari tempat sampah membuat anak-anak sakit.”

Pernyataan itu mewakili sikap mayoritas warga. Bagi mereka, standar relokasi seharusnya memenuhi syarat minimal: atap utuh, akses sanitasi, pasokan listrik, dan air bersih. Fakta bahwa unit baru berada persis di sisi landfill menimbulkan kekhawatiran serius soal kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai praktik tersebut berpotensi melanggar konstitusi Afrika Selatan yang menjamin hak atas perumahan layak. Mereka mempertanyakan mengapa anggaran pembongkaran bisa cepat turun, sementara anggaran perbaikan unit relokasi tertunda.

Perintah Pengadilan dan Jalan Panjang ke Depan

Dengan adanya perintah pengadilan, penggusuran lanjutan untuk sementara dilarang. Namun ini bukan akhir perkara. Sidang lanjutan akan menentukan apakah relokasi boleh dilanjutkan, ditunda, atau harus dibatalkan dan digantikan dengan skema perbaikan di lokasi.

Pemerintah kota Nelson Mandela Bay menyatakan akan menghormati keputusan pengadilan dan mengaku sedang mengkaji percepatan perbaikan fasilitas dasar. Di sisi lain, warga menegaskan tidak akan menyerahkan kunci rumah mereka sampai ada jaminan tertulis bahwa unit yang mereka tempati benar-benar layak huni.

Sengketa Airport Valley bukan kasus tunggal. Ia memperlihatkan pola berulang di banyak kota: penggusuran dilakukan lebih cepat daripada penyediaan hunian yang manusiawi. Perintah pengadilan kali ini menegaskan satu hal penting — legalitas pengosongan lahan tidak boleh dipakai untuk membenarkan pemindahan warga ke tempat yang lebih buruk dari sebelumnya.

Ketika truk-truk pengangkut barang melintas meninggalkan puing bekas rumah, yang tersisa bukan hanya dinding runtuh, melainkan pertanyaan besar: jika negara berhak memindahkan warga, siapa yang bertanggung jawab memastikan tempat tujuan itu layak disebut rumah?