Penemuan Gas Andaman Berbanding Terbalik dengan Realita Pekerja Anak

Struktur pembangunan Indonesia kembali diuji lewat dua potret yang kontradiktif. Di satu sisi, penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman oleh Mubadala Energy membawa optimisme baru bagi target produksi gas nasional. Di sisi lain, realita pekerja anak masih menjadi fenomena kelam yang dipelihara oleh kemiskinan, norma sosial, dan lemahnya tata kelola—menjerat jutaan anak dalam lingkaran eksploitasi.

Kedua isu ini seakan berjalan pada dua lintasan yang tak pernah bertemu: kekayaan alam melimpah versus kemiskinan yang memaksa anak-anak melepas haknya untuk tumbuh dan belajar. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang menggantungkan asa pada gas bumi justru membiarkan generasi penerusnya rentan dihancurkan?

Gas Andaman: Harapan Kemakmuran Aceh

Mubadala Energy mengonfirmasi cadangan gas di Blok Andaman, Aceh, yang diproyeksikan mencapai lebih dari 7 triliun kaki kubik (TCF)—setara dengan hampir sepertiga dari total cadangan gas nasional yang tercatat. Penemuan ini diyakini mampu mendongkrak produksi gas Indonesia yang tengah menurun, sekaligus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Aceh melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan industri hilir.

A. Rinto Pudyantoro, pengamat energi yang hadir dalam diskusi publik, menekankan bahwa potensi besar ini harus disikapi dengan tata kelola yang inklusif.

“Penemuan gas besar ini bukan sekadar soal angka produksi, tetapi bagaimana pengelolaannya tidak lagi menjadi enclave ekonomi yang hanya dinikmati segelintir pihak. Kalau tidak ada kebijakan yang meneteskan manfaatnya ke masyarakat paling rentan, kita hanya akan mengulangi paradoks sumber daya yang sudah sering terjadi di Aceh,”

ujarnya. Sejarah mencatat, daerah penghasil migas seperti Aceh Utara justru memiliki indeks kemiskinan yang tinggi karena minimnya diversifikasi ekonomi dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor formal. Pertanyaan kritis pun muncul: mampukah kekayaan ini benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling rapuh, termasuk anak-anak yang terpaksa bekerja?

Pekerja Anak: Lingkaran Kekerasan yang Dipelihara

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023 mencatat sekitar 2,3 juta anak berusia 10–17 tahun masuk dalam pasar kerja, dan lebih dari 50 persen di antaranya bekerja di sektor berbahaya seperti pertanian, konstruksi, perikanan, dan bahkan pertambangan rakyat. Di Aceh, sektor perkebunan sawit dan batu bata menjadi kantong pekerja anak yang paling banyak ditemukan. Faktor ekonomi jelas menjadi pemicu utama, namun riset lapangan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta rendahnya partisipasi pendidikan juga berperan besar.

Muhammad Ilham Mubarok, aktivis perlindungan anak yang sering turun ke lapangan, menyebut pekerja anak sebagai bentuk kekerasan yang dipelihara secara sistemik.

“Kami menemukan anak yang bekerja 12 jam sehari di pabrik batu bata dengan upah Rp20.000. Ini bukan semata-mata pilihan orang tua, tetapi hasil dari kegagalan negara melindungi warganya. Pekerja anak adalah lingkaran setan: kemiskinan memicu putus sekolah, putus sekolah memiskinkan lagi, dan di tengahnya kekerasan dinormalisasi,”

tegasnya. Lebih lanjut, Ilham menyoroti bahwa banyak program bantuan sosial tidak menyentuh akar masalah karena masih bersifat karitatif dan tidak mengikat keterlibatan anak dalam pendidikan.

Ketimpangan yang Saling Menegasikan

Ironi yang paling tajam justru terjadi ketika kedua isu ini diletakkan bersebelahan. Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi salah satu wilayah operasi migas utama, justru mencatat angka pekerja anak yang relatif tinggi. Rendahnya rata-rata lama sekolah, terbatasnya akses ke pelatihan vokasi, serta minimnya lapangan kerja alternatif membuat gas Andaman terlihat seperti kemakmuran yang hanya ada di atas kertas. Seolah ada dua Aceh dalam satu tubuh: yang satu bermandikan kontrak hulu migas, yang lain tertatih dengan anak-anak yang kehilangan masa kecil.

Kajian Bank Dunia tentang tata kelola migas di daerah menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan sering kali terhambat birokrasi dan tidak sampai pada pengentasan kemiskinan struktural. Akibatnya, tak ada korelasi langsung antara peningkatan PNBP migas dengan penurunan jumlah pekerja anak. Di sinilah urgensi perencanaan pembangunan yang menghubungkan kedua isu: pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari kebijakan penghapusan pekerja anak, bukan sekadar pengungkit fiskal jangka pendek.

Jalan Keluar: Integrasi Kebijakan

Para pemangku kebijakan di Aceh, baik pemerintah daerah maupun SKK Migas, perlu merancang roadmap pemanfaatan gas Andaman yang secara eksplisit memuat target penghapusan pekerja anak. Beberapa langkah konkret yang bisa ditempuh antara lain: (1) mengalokasikan minimal 5 persen DBH migas untuk program percepatan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa penuh bagi anak dari keluarga pekerja migas informal; (2) membangun pusat pelatihan vokasi berbasis industri migas dan energi terbarukan di kabupaten-kabupaten dengan prevalensi pekerja anak tinggi; (3) memperkuat pengawasan ketenagakerjaan terintegrasi yang melibatkan dinas sosial, kepolisian, serta lembaga adat untuk memutus rantai eksploitasi; dan (4) menjadikan data pekerja anak sebagai salah satu indikator kinerja utama pemanfaatan dana migas.

Dengan strategi tersebut, Gas Andaman tidak hanya menjadi komoditas ekspor dan pos penerimaan negara, melainkan fondasi bagi transformasi sosial yang sesungguhnya. Jika tidak, kemakmuran yang dijanjikan hanya akan menjadi mitos, sementara pekerja anak tetap lestari sebagai potret kelam di tengah gemerlap pembangunan.

[SOCIAL_TWEET]: Penemuan gas raksasa di Andaman kontras dengan realita 2,3 juta pekerja anak di Indonesia. Saatnya kekayaan alam menjadi fondasi penghapusan eksploitasi anak, bukan sekadar angka produksi. #PekerjaAnak #GasAndaman #Ketimpangan[SOCIAL_TG]: 🔍 Gas Andaman Ditemukan, Pekerja Anak Masih Marak — Dua sisi Indonesia yang saling bertentangan. Simak ulasan lengkapnya!