PATRIN Klarifikasi Penggalangan Dana Atlet Tunarungu ke Ajang Internasional

Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) angkat bicara terkait beredarnya informasi yang viral di media sosial mengenai sejumlah atlet tunarungu Indonesia yang disebut harus melakukan penggalangan dana secara mandiri untuk membiayai keberangkatan mereka ke kejuaraan olahraga internasional. Klarifikasi resmi disampaikan oleh Ketua Umum PATRIN Pusat Dimyati Hakim bersama Wakil Sekretaris Jenderal DPP PATRIN Agung Baghaskoro dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Kabar mengenai adanya atlet tunarungu yang menggalang dana dari masyarakat untuk berlaga di kancah internasional telah memantik kehebohan di jagat maya. Banyak warganet yang merasa simpatik sekaligus mempertanyakan mengapa atlet yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa justru harus menanggung beban biaya keberangkatan sendiri tanpa dukungan pemerintah atau organisasi resmi.

PATRIN Tegaskan Status Organisasi Resmi

Dalam keterangan resminya, Agung Baghaskoro menegaskan bahwa PATRIN adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang diakui secara sah oleh International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) untuk menaungi olahraga tunarungu di tingkat internasional. Secara internasional, organisasi ini dikenal dengan nama Indonesian Association of the Deaf Athlete (IADA).

"Kami tegaskan, PATRIN atau IADA di internasional adalah organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui oleh ICSD. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, kami memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet tunarungu Indonesia ke ajang resmi internasional," tegas Agung dalam rilis resmi PATRIN, Senin (31/8/2026).

Penegasan ini menjadi kunci dalam klarifikasi yang disampaikan. PATRIN menegaskan bahwa setiap pengiriman kontingen atlet tunarungu Indonesia ke kompetisi internasional harus melalui mekanisme dan koordinasi resmi bersama National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Hubungan kerja sama antara PATRIN/IADA dengan NPCI sendiri disebut berjalan dengan baik selama ini.

Tidak Tahu Soal Penggalangan Dana

Agung secara tegas menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui adanya penggalangan dana masyarakat untuk membiayai pengiriman atlet tunarungu Indonesia ke ajang internasional. PATRIN juga menegaskan tidak pernah menerima koordinasi maupun memberikan persetujuan terkait langkah penggalangan dana tersebut.

"Berkaitan dengan isu pengiriman atlet tunarungu yang harus menggalang dana, kami sebagai organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui ICSD, baik saya bersama Ketua PATRIN Pusat Bapak Dimyati Hakim, tidak mengetahui sama sekali," ujar Agung.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengirimkan atlet tunarungu Indonesia ke kompetisi internasional tanpa melalui jalur koordinasi yang semestinya. Situasi ini tentu memunculkan kekhawatiran tersis, mengingat pengiriman atlet yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari perlindungan hak atlet hingga reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Pencarian Fakta dan Koordinasi Lanjutan

PATRIN menyatakan akan segera berkomunikasi dan menelusuri mengapa atlet-atlet tersebut bisa dikirim tanpa koordinasi resmi kepada organisasi induk. Langkah ini dinilai penting agar setiap pengiriman atlet yang membawa nama Indonesia berlangsung melalui prosedur yang benar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait agar informasi yang beredar dapat memperoleh kejelasan. Mari bersama menjaga transparansi, koordinasi, dan profesionalisme demi kepentingan serta masa depan atlet tunarungu Indonesia," bunyi pernyataan PATRIN yang diunggah melalui akun media sosial resminya.

Lebih lanjut, Agung juga menegaskan bahwa pengiriman kontingen resmi yang mengatasnamakan Indonesia harus dilakukan melalui koordinasi berjenjang dengan pihak-pihak terkait, termasuk NPCI dan Kemenpora. Mekanisme ini penting agar seluruh hak atlet terlindungi dan proses keberangkatan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Ancaman terhadap Reputasi dan Perlindungan Atlet

PATRIN menyayangkan informasi mengenai pengiriman atlet yang mengatasnamakan Indonesia tanpa melalui koordinasi resmi. Agung menegaskan bahwa hal tersebut berpotensi merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Penggalangan dana mandiri tanpa jalur resmi juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan dan legitimasi organisasi yang menaungi olahraga tunarungu di Indonesia.

"Itu harus diluruskan agar tidak merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional," kata Agung.

Bagi para atlet tunarungu sendiri, situasi ini tentu bukan hal yang mudah. Mereka sudah berjuang melawan keterbatasan fisik untuk berprestasi di ajang olahraga, namun kini harus menghadapi kekhawatiran terkait legalitas keberangkatan mereka ke kompetisi internasional. Tanpa perlindungan hukum dan status resmi dari organisasi induk, hak-hak atlet seperti asuransi, akomodasi, serta pengakuan resmi dari penyelenggara kejuaraan menjadi taruhannya.

Apresiasi kepada Kemenpora

Dalam kesempatan yang sama, PATRIN menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI atas dukungan fasilitas dan perhatian pembinaan yang konsisten diberikan selama ini kepada atlet tunarungu. Dukungan dari pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia.

PATRIN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal masa depan para atlet agar seluruh kesempatan mengukir prestasi di level internasional senantiasa ditempuh lewat mekanisme resmi yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Fokus utama kami adalah menempatkan kepentingan dan masa depan atlet tunarungu Indonesia sebagai prioritas tertinggi," akhir pernyataan resmi PATRIN.

Konteks: Deaflympics dan Olahraga Tunarungu Internasional

Isu penggalangan dana ini mencuat menjelang berbagai agenda olahraga tunarungu internasional yang semakin bergengsi. Deaflympics, yang merupakan olimpiade khusus bagi atlet tuli dan gangguan pendengaran, diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh ICSD. Pada tahun 2025, Deaflympics ke-24 berhasil digelar di Tokyo, Jepang, dengan partisipasi ratusan atlet dari berbagai negara.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam partisipasi di Deaflympics dan berbagai kejuaraan dunia tunarungu lainnya. Keberadaan PATRIN sebagai satu-satunya organisasi resmi yang diakui ICSD menjadi krusial dalam menjaga legitimasi dan legalitas keikutsertaan Indonesia di kancah internasional. Tanpa koordinasi yang benar, partisipasi atlet Indonesia berisiko tidak diakui oleh komite internasional.