JAKARTA — Prabowo Minta Hentikan Praktik Birokrat Untouchable di Kementerian

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, penyakit klasik yang kerap melumpuhkan efektivitas eksekutif adalah inersia birokrasi dan ego sektoral. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mengkritik keberadaan pejabat atau birokrat senior yang bertindak seolah menjadi "raja kecil" di lingkungan kementerian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat akselerasi program kerja nasional, tetapi juga menciptakan sekat perpecahan dalam tata kelola regulasi antar-lembaga negara.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para pakar dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor. Kepala Negara menyoroti bagaimana ketidaksinkronan regulasi sering kali bersumber dari birokrat kementerian yang merasa tidak tersentuh oleh perubahan pimpinan politik maupun tuntutan publik.

Ego Sektoral dan Fenomena Feodalisme Birokrasi

Masalah "raja kecil" di ranah administrasi publik sejatinya merupakan manifestasi dari feodalisme birokrasi yang mengakar. Pejabat karir tingkat tinggi sering kali memiliki daya tawar politik-administratif yang sangat kuat, sehingga berpotensi mengabaikan arahan strategis dari pimpinan kabinet demi mempertahankan kekuasaan atau kepentingan kelompok di internal kementeriannya.

"Jangan ada lagi birokrat yang merasa untouchable atau kebal hukum dan aturan. Kementerian tidak boleh berjalan sendiri-sendiri bagaikan kerajaan terpisah. Kunci utama keberhasilan pemerintah adalah sinkronisasi total," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Akibat dari ego sektoral ini sangat fatal. Kebijakan yang membutuhkan eksekusi lintas kementerian—seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan pengentasan kemiskinan—sering kali terkendala masalah perizinan ganda, benturan peraturan menteri, hingga kelambatan penyaluran anggaran. Birokrasi yang berbelit-belit justru menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendidikan Khusus dan Restrukturisasi Sistemik

Guna mendobrak kebuntuan tersebut, Presiden mengusulkan skema perbaikan sistemik melalui jalur edukasi dan penjenjangan kepemimpinan birokrasi yang lebih ketat. Pemerintah berencana merancang program pendidikan khusus birokrat strategis untuk memastikan setiap aparatur sipil negara (ASN) tingkat atas memiliki visi nasional yang seragam dan loyalitas penuh terhadap agenda strategis negara, bukan sekadar kepentingan sektoral.

Secara analitis, langkah ini menegaskan bahwa keberhasilan Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada pembongkaran resistensi internal birokrasi. Tanpa adanya pembenahan mendasar pada pola pikir (mindset) para pejabat karir, visi besar pemerintah pusat berisiko berhenti hanya sebagai wacana di atas kertas.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Langkah penataan ini diproyeksikan akan diikuti oleh evaluasi kinerja secara berkala terhadap pejabat eselon tertinggi di setiap kementerian. Komitmen untuk menghapus predikat untouchable menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ragu untuk melakukan perombakan struktur atau penindakan tegas bagi birokrat yang terbukti menyumbat arus reformasi dan pelayanan publik.

Transisi menuju birokrasi yang efisien memerlukan keberanian politik untuk menertibkan elemen-elemen yang selama ini mengikat sistem secara kaku. Publik kini menanti implikasi konkret dari ketegasan sang Presiden dalam menertibkan "raja-raja kecil" demi mewujudkan pemerintahan yang lincah dan berorientasi pada hasil.