Menkeu Purbaya: APBN 2025 Defisit 2,92 Persen, Tembus Rp695,1 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp695,1 triliun. Angka tersebut melampaui target defisit yang ditetapkan dalam APBN Induk 2025 sebesar 2,7 persen. Pengumuman disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Pendorong Defisit: Penerimaan Melambat, Belanja Tetap Tinggi

Defisit melebar terutama disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang sedikit di bawah target, sementara belanja negara tetap bergerak sesuai rencana. Hingga akhir Desember 2025, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.435 triliun atau sekitar 97,4 persen dari target APBN. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3.130,1 triliun, hampir menyentuh 99,1 persen pagu, didorong eksekusi belanja bantuan sosial, subsidi energi, serta pembayaran bunga utang yang meningkat seiring normalisasi suku bunga global.

Secara khusus, penerimaan kepabeanan dan cukai menjadi titik terang dengan realisasi Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target—nyaris sempurna. Namun, sektor penerimaan pajak non-migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam mengalami tekanan akibat moderasi harga komoditas di paruh kedua 2025.

“Defisit ini masih dalam batas aman. Kita bahkan lebih rendah dari batas maksimal 3 persen yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, ini menjadi sinyal penting untuk memperkuat bantalan fiskal 2026,”

ujar Menkeu Purbaya, menekankan bahwa keseimbangan primer (primary balance) masih mencatat surplus kecil, yang berarti pendapatan masih cukup untuk menutup belanja operasional di luar pembayaran bunga utang.

Dampak Terhadap Pasar dan Ekonomi

Defisit yang lebih lebar mendorong peningkatan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di atas rencana awal, sehingga stok utang pemerintah terhadap PDB bergerak menuju kisaran 38–39 persen. Ekonom memperkirakan tambahan pasokan SBN akan memberi tekanan terbatas pada imbal hasil (yield) obligasi tenor menengah-panjang. Namun, selama defisit tetap di bawah threshold fiskal 3 persen, peringkat layak investasi Indonesia dinilai tetap solid.

Beberapa implikasi yang patut dicermati pelaku pasar dan dunia usaha:

• Yield SUN 10Y berpotensi naik 10–20 basis poin dalam kuartal I-2026, mencerminkan peningkatan premi risiko fiskal.
• Nilai tukar rupiah dapat menghadapi tekanan musiman, tetapi intervensi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing diproyeksi menjaga stabilitas di kisaran Rp15.700–Rp16.200 per dolar AS.
• Ruang belanja infrastruktur 2026 sedikit menyusut, karena sebagian anggaran akan dialokasikan untuk menutup carry-over defisit dan pembayaran kewajiban jangka pendek.

Langkah Antisipasi dan Proyeksi 2026

Pemerintah merespons dengan tiga strategi inti: optimalisasi penerimaan pajak melalui implementasi penuh core tax system, efisiensi belanja barang di kementerian/lembaga, serta pembiayaan kreatif termasuk penerbitan green sukuk ritel di semester pertama. Di saat yang sama, postur APBN 2026 dirancang dengan defisit lebih rendah di kisaran 2,5–2,7 persen, sejalan dengan harapan pemulihan harga komoditas dan basis pajak yang lebih kuat pasca-reformasi perpajakan.

Dengan defisit yang tetap terkendali di bawah batas regulasi dan realisasi penerimaan kepabeanan yang nyaris sempurna, kredibilitas fiskal nasional tetap terjaga. Fokus kini bergeser pada disiplin eksekusi belanja di tahun politik dan kemampuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang ditargetkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.