Menaker Yassierli Luncurkan Magang Nasional 2026, Targetkan 1 Juta Peserta

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi mengumumkan program Magang Nasional 2026 dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6/2026). Program ambisius ini menargetkan partisipasi satu juta pemagang sepanjang tahun 2026, naik signifikan dari capaian 450.000 peserta pada tahun sebelumnya.

Dalam paparannya, Yassierli menekankan bahwa program ini bukan sekadar perluasan kuantitas, melainkan restrukturisasi fundamental skema pemagangan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk mendanai insentif bagi peserta dan perusahaan mitra, menjadikannya sebagai program ketenagakerjaan dengan proporsi belanja terbesar dalam APBN 2026 di luar belanja pegawai.

Target Ambisius dan Konteks Ketenagakerjaan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,1 persen, dengan komposisi terbesar berasal dari lulusan baru pendidikan menengah dan vokasi. Program Magang Nasional 2026 dirancang sebagai jembatan antara output pendidikan dan kebutuhan industri yang selama ini mengalami mismatch.

"Kita tidak bisa terus-menerus menyaksikan lulusan baru mengantre lowongan tanpa memiliki pengalaman kerja relevan. Magang Nasional ini adalah jawaban struktural, bukan sekadar program temporer," ujar Yassierli kepada awak media.

Kementerian mencatat bahwa 62 persen peserta magang tahun 2025 berhasil mendapatkan pekerjaan tetap dalam waktu enam bulan pasca-program. Angka konversi ini menjadi salah satu indikator kinerja utama yang akan terus dipantau pada iterasi 2026.

Insentif bagi Dunia Usaha

Untuk mendorong partisipasi pemberi kerja, pemerintah memberlakukan skema subsidi upah magang sebesar Rp 1,2 juta per bulan per peserta yang ditanggung negara. Perusahaan mitra yang menyerap minimal 70 persen pemagang sebagai karyawan tetap akan memperoleh pengurangan PPh Badan sebesar 5 persen untuk satu tahun fiskal.

Berikut poin kunci yang perlu dicatat:

• Kuota nasional: 1 juta peserta dengan distribusi proporsional ke 34 provinsi
• Durasi magang: 6-12 bulan, disesuaikan dengan kompleksitas bidang
• Subsidi upah: Rp 1,2 juta/bulan dari APBN, di luar tunjangan opsional pemberi kerja
• Insentif fiskal: Potongan PPh Badan 5 persen bagi perusahaan dengan konversi tetap ≥70 persen
• Sektor prioritas: Manufaktur, teknologi informasi, ekonomi hijau, dan jasa kesehatan

Proyeksi Dampak Pasar Kerja

Dengan asumsi tingkat konversi konservatif di angka 50 persen, program ini berpotensi menciptakan 500.000 lapangan kerja baru secara langsung. Efek pengganda terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan mencapai Rp 4,3 triliun, dengan mempertimbangkan rata-rata upah pasca-magang di level Rp 3,8 juta per bulan.

Kritik datang dari kalangan pengamat ketenagakerjaan yang menyoroti kesiapan infrastruktur pengawasan. Kementerian merespons dengan membentuk 142 posko pengaduan di tingkat kabupaten/kota yang akan beroperasi mulai Juli 2026. Mekanisme ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) untuk pelaporan real-time.

Registrasi peserta batch pertama dibuka pada 7 Juli 2026 melalui portal resmi Kemnaker dan kanal layanan terpadu di seluruh kantor dinas ketenagakerjaan. Seleksi akan memprioritaskan pencari kerja berusia 18-29 tahun yang terdaftar dalam basis data Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan, dengan kuota afirmatif 30 persen bagi penyandang disabilitas dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).