MANILA — Syarat 16 Suara Pemakzulan Sara Duterte Tidak Mutlak

Dinamika politik di Manila kembali memanas seiring memuncaknya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte. Di tengah ketegangan antarelita politik yang kian meruncing, sebuah analisis hukum tata negara memicu perdebatan sengit mengenai aturan main di sidang Senat. Dekan Sekolah Pascasarjana Hukum Universitas San Beda, Fr. Ranhilio Aquino, menegaskan bahwa ambang batas 16 suara yang selama ini dianggap sebagai syarat absolut untuk memutus bersalah seorang pejabat tinggi tidak boleh diperlakukan sebagai angka kaku yang terikat mati pada konstitusi.

Perdebatan Konstitusional: Angka Mutlak vs. Angka Partisipatif

Dalam memorandum hukum tertanggal 7 September, Aquino mengajukan argumen analitis yang menantang penafsiran tradisional atas Konstitusi Filipina 1987. Selama bertahun-tahun, konsensus hukum menyatakan bahwa untuk mengonfirmasi dakwaan pemakzulan, diperlukan dukungan dua pertiga dari total 24 anggota Senat, yang secara matematis menghasilkan angka pasti yaitu 16 suara. Namun, Aquino berpendapat bahwa perhitungan tersebut hendaknya hanya memperhitungkan para senator yang secara aktual hadir, berpartisipasi, dan memberikan suara dalam proses persidangan pemakzulan.

"Konstitusi dirancang untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas, bukan menciptakan kebuntuan prosedural akibat ketidakhadiran, konflik kepentingan, atau pengunduran diri legislator dari proses persidangan," tulis Fr. Ranhilio Aquino dalam memorandum resminya.

Menurut analisis Aquino, jika ada senator yang mengundurkan diri dari proses persidangan (rekusasi) karena memiliki benturan kepentingan, atau berhalangan tetap, maka penyebut dalam formula dua pertiga harus disesuaikan. Dengan kata lain, ambang batas untuk memakzulkan Wakil Presiden bisa menjadi lebih rendah dari 16 suara tergantung pada jumlah akhir senator yang secara sah memberikan suara.

Dinamika Politik dan Implikasi Hukum di Senat Filipina

Pernyataan hukum dari akademis terkemuka ini muncul di tengah retaknya aliansi politik antara kubu keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Perselisihan ini dipicu oleh investigasi parlemen terkait penggunaan dana rahasia (confidential funds) oleh Sara Duterte saat menjabat sebagai Wakil Presiden dan Menteri Pendidikan. Posisi politik Sara yang kian tersudut membuat setiap detail tata tertib persidangan di Senat menjadi isu yang sangat vital.

Berikut adalah perbandingan skenario perhitungan ambang batas suara pemakzulan berdasarkan penafsiran yang berkembang:

Preseden Hukum dan Tantangan di Mahkamah Agung

Pandangan Aquino menyoroti kewenangan diskresi yang dimiliki Senat Filipina ketika bertindak sebagai Mahkamah Pemakzulan. Senat memiliki otonomi untuk menetapkan aturan internal persidangan, termasuk menentukan bagaimana kuorum dan mayoritas dua pertiga dihitung. Kendati demikian, gagasan ini berpotensi memicu gelombang gugatan baru di Mahkamah Agung Filipina.

Para penentang argumen ini menilai bahwa menurunkan ambang batas di bawah 16 suara akan merusak prinsip kepastian hukum dan mempermudah penurunan pejabat yang dipilih langsung oleh puluhan juta rakyat. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan nasional.

Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan bahwa tatanan demokrasi Filipina sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Keputusan Senat dalam mengadopsi atau menolak formula fleksibel ini tidak hanya akan menentukan nasib karier politik Sara Duterte, tetapi juga menetapkan preseden hukum baru yang akan membayangi sejarah hukum tata negara Filipina selama bertahun-tahun ke depan.