MANILA — Kelompok Pemuda Filipina Kritik Kebijakan Peliburan Sekolah

Hujan deras yang dipicu oleh angin muson barat daya—yang secara lokal dikenal sebagai Habagat—kembali melumpuhkan wilayah metropolitan Manila dan sekitarnya. Di tengah genangan air yang menutup akses jalan utama, jutaan pelajar Filipina harus menghadapi kenyataan pahit lainnya: ketidakpastian jadwal belajar akibat penghentian kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tidak konsisten dan serba mendadak dari pihak berwenang.

Kritik tajam meluncur dari kelompok pemuda progresif Samahan ng Progresibong Kabataan (SPARK). Mereka menilai respons pemerintah dalam mengelola peliburan sekolah tidak hanya lambat, tetapi juga mencerminkan kurangnya koordinasi serta mitigasi bencana yang matang di sektor pendidikan publik.

Ketidakpastian Kebijakan di Tengah Badai

SPARK menyoroti bagaimana pengumuman peliburan kelas sering kali dikeluarkan secara mendadak, bahkan ketika ribuan siswa sudah berada di perjalanan menuju sekolah atau telah tiba di ruang kelas. Kebijakan yang serba ad-hoc ini dinilai memperparah fenomena learning loss yang belum pulih sepenuhnya pascapandemi.

"Ketidakstabilan dan ketidakakuratan data seperti ini dari pihak pemerintah merupakan hal yang tidak dapat diterima. Hal ini secara langsung merugikan siswa dan orang tua yang harus menanggung risiko keselamatan serta beban finansial ekstra," tegas perwakilan SPARK dalam pernyataan resminya.

Fenomena ini menyingkap kelemahan mendasar dalam manajemen krisis pendidikan di Filipina. Pembatalan kelas yang mendadak memaksa keluarga berpenghasilan rendah membuang ongkos transportasi secara percuma. Estimasi menunjukkan lebih dari 3 juta siswa di Manila Raya terdampak oleh ketidakpastian regulasi ini setiap kali musim hujan mencapai puncaknya.

Dampak Sistemis terhadap Kualitas Pendidikan

Secara analitis, ketidakpastian jadwal sekolah tidak hanya mengganggu kalender akademik, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi psikologis dan efektivitas pembelajaran siswa. Beberapa dampak utama dari tidak konsistennya penanganan peliburan sekolah meliputi:

• Disrupsi Ritme Belajar: Pembatalan kelas secara mendadak mengganggu daya tangkap siswa dan memicu ketimpangan capaian kurikulum.
• Kerugian Ekonomi Keluarga: Orang tua murid harus mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk menjemput anak yang terlanjur pergi ke sekolah.
• Beban Tambahan Pendidik: Guru dipaksa mereset tata kelola pembelajaran dan target pengajaran tanpa panduan teknis yang fleksibel.

Urgensi Peliburan Berbasis Wilayah (Localized Suspensions)

Merespons krisis yang berulang setiap tahun ini, muncul desakan untuk mengubah pendekatan terpusat menjadi model yang lebih terdesentralisasi. Senator Filipina Sherwin Gatchalian menyuarakan pentingnya penerapan localized class suspensions. Menurutnya, keputusan untuk meliburkan sekolah seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada unit pemerintah daerah (LGU) atau pimpinan sekolah yang memahami kondisi lapangan secara riil.

Berikut adalah perbandingan antara model peliburan terpusat yang berjalan saat ini dengan model terdesentralisasi yang diusulkan:

Tanpa reformasi kebijakan yang konkret, ketidakpastian sistemis ini akan terus mengancam mutu pendidikan di Filipina. Kelompok pemuda dan pemerhati pendidikan mendesak Departemen Pendidikan (DepEd) untuk segera menyusun panduan operasional baku yang lebih adaptif terhadap risiko iklim demi memastikan keselamatan serta hak belajar para murid.