Langkah kaki yang terukur memasuki kompleks Kementerian Keuangan pada Rabu siang itu

Dari Meja Bundar ke Neraca Negara: Urgensi Sinkronisasi Fiskal

Pertemuan tertutup yang berlangsung di gedung Djuanda tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan mulai menghitung ulang social cost dari kebijakan pasar tenaga kerja. Selama ini, aspirasi buruh sering kali terbentur tembok tebal keterbatasan anggaran. Kehadiran Said Iqbal di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani mengonfirmasi adanya upaya untuk menjembatani kesenjangan klasik tersebut. Data Badan Pusat Statistik per kuartal pertama 2026 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 69,8 persen, namun kualitas lapangan kerja dan perlindungan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengisyaratkan bahwa diskusi tersebut menyentuh rencana perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan penyesuaian skema subsidi upah yang lebih responsif terhadap gejolak inflasi global. Ini bukanlah perkara sederhana, mengingat setiap persentase kenaikan alokasi perlindungan sosial bagi pekerja akan berdampak langsung pada defisit anggaran.

"Kita tidak bisa lagi memisahkan urusan kesejahteraan buruh dari logika makroekonomi. Jika daya beli pekerja di sektor manufaktur dan jasa turun, konsumsi rumah tangga sebagai penopang 53 persen PDB akan terganggu. Ini urusan survival ekonomi nasional, bukan sekadar urusan serikat," ujar Said Iqbal saat ditanya awak media usai pertemuan.

Membaca Arah: Proteksi vs Fleksibilitas

Pasar merespons secara wait-and-see terhadap manuver ini. Pelaku usaha di sektor padat karya, terutama tekstil dan alas kaki, tengah mengamati apakah koordinasi antara Penasihat Presiden dan Kemenkeu akan menghasilkan insentif fiskal yang meringankan beban industri, atau justru melahirkan rigiditas baru dalam struktur biaya tenaga kerja. Di tengah tekanan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih, keseimbangan antara proteksi buruh dan fleksibilitas pasar kerja menjadi titik ekuilibrium yang sangat mahal harganya.

Said Iqbal, dengan pengalamannya yang panjang sebagai aktivis buruh, tampaknya tengah mencoba menerjemahkan tuntutan kesejahteraan ke dalam bahasa teknokratis yang bisa diterima oleh para penjaga kas negara. Ini adalah diplomasi tingkat tinggi yang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata konstituen buruh sekaligus di hadapan para teknokrat ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi politik, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya putih untuk menciptakan "pertumbuhan inklusif" yang kerap menjadi jargon kampanye. Jika berhasil menegosiasikan alokasi dana jaminan sosial yang lebih solid, ini akan menjadi preseden bahwa suara buruh memiliki bobot tawar yang nyata dalam proses penganggaran. Namun, jika hanya berhenti pada sesi foto dan pernyataan normatif, maka ini hanyalah konfirmasi bahwa sekat antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan fiskal masih terlampau tebal untuk ditembus.