Lampung — Pemprov Verifikasi Lahan SUTT Dente Teladas-Seputih Banyak

Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Dente Teladas–Seputih Banyak di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius pada sektor pengadaan tanah. Kebutuhan pembebasan lahan yang belum tuntas mengancam percepatan penyediaan arus listrik bertegangan tinggi yang sangat dibutuhkan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi regional di kawasan tersebut.

Dari total perencanaan fisik yang dibuat, pengadaan tanah masih menyisakan **62 tapak tower** yang belum sepenuhnya bebas. Keterlambatan penuntasan sisa titik fondasi menara listrik ini berpotensi menghambat kesinambungan proyek penyaluran energi, mengingat pembangunan transmisi kelistrikan membutuhkan konektivitas jalur yang tak terputus antarwilayah.

Kronologi Pembahasan dan Tahapan Pengadaan Lahan SUTT 150 kV

Untuk mengurai hambatan administratif serta legalitas pengadaan tanah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melangkah ke tahap verifikasi dokumen teknis secara maraton. Langkah-langkah penyelesaian proyek transmisi ini mencakup beberapa tahapan utama:

1. Rabu, 16 September 2026 — Pelaksanaan Rapat Koordinasi Verifikasi: Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pemprov Lampung menggelar rapat koordinasi resmi untuk mengevaluasi berkas kelengkapan lahan pembawa arus listrik SUTT 150 kV Dente Teladas–Seputih Banyak.
2. Peta Inventarisasi Wilayah Lintasan: Tim teknis melakukan pemetaan mendalam terhadap jalur SUTT yang melintasi kawasan strategis di dua wilayah administratif, yakni Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang, dengan total target **192 tapak tower**.
3. Pemilahan Status Progres Lahan: Berdasarkan data hasil verifikasi awal, panitia mencatat sebanyak **130 tapak tower** telah berhasil diproses atau dibebaskan, sementara sisa **62 tapak tower** masih memerlukan tindakan verifikasi DPPT ulang sebelum memasuki fase penetapan lokasi (penlok).
4. Penetapan Total Luas Pengadaan: Pembelahan alokasi kebutuhan tanah ditetapkan mencapai total luas **4,9 hektare** yang tersebar secara bertahap di sepanjang koridor penyaluran daya listrik antar-kabupaten tersebut.

Analisis Hambatan dan Implikasi Terhadap Pasokan Energi Daerah

Secara analitis, tertundanya pembebasan 32 persen dari total keseluruhan tapak menara transmisi mencerminkan kompleksitas pengadaan tanah infrastruktur linier di Indonesia. Jaringan SUTT berkapasitas 150 kV sangat bergantung pada kontinuitas tapak menara. Penundaan pada satu segmen tapak tower otomatis menunda penggelaran kabel konduktor (stringing), yang pada akhirnya merugikan kesiapan sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menegaskan pentingnya akurasi dan percepatan verifikasi DPPT agar tahapan pengadaan tanah memiliki payung hukum yang kuat dan meminimalisasi potensi konflik sosial di masyarakat.

"Diharapkan DPPT ini ya mencakup 192 tapak tower di dua kabupaten, ada Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Total kebutuhan 4,9 hektar ya," ujar Mulyadi Irsan saat memimpin rapat koordinasi penataan lahan tersebut.

Pengadaan lahan seluas **4,9 hektare** tersebut bukan sekadar memenuhi aspek kuantitas fisik tanah, melainkan mencakup pemenuhan aspek legalitas ruang bebas (Right of Way/ROW) serta perlindungan terhadap pemukiman warga di sekitar jalur tegangan tinggi. Keterlibatan aktif pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang menjadi krusial dalam mempercepat konsolidasi dengan pemilik tanah tempat lokasi **62 tapak tower** berdiri.

Apabila proses verifikasi DPPT berjalan sesuai target, tahap konsultasi publik serta pembayaran ganti kerugian tanah dapat segera dirampungkan. Keberhasilan penyelesaian sisa tapak tower ini dipastikan bakal meningkatkan keandalan sistem interkoneksi kelistrikan Lampung, menekan rasio pemadaman, serta mendorong pertumbuhan industri dan investasi berbasis energi terbarukan di wilayah Lampung bagian timur dan tengah.