Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjawab persoalan perumahan rakyat di Tanah Papua. Dorongan ini disampaikan Tito saat meninjau langsung Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, pada Minggu (21/6/2026).

Dalam keterangan tertulisnya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri mengandalkan dana APBN maupun APBD. Salah satu strategi utama yang ditawarkannya adalah dengan melibatkan pihak swasta melalui kebijakan pembiayaan yang lebih ringan.

"Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Tito seperti dikutip media kami, Minggu (21/6/2026).

Kebijakan pembiayaan yang dimaksud mencakup penghapusan berbagai beban pajak dalam proses pembangunan perumahan serta penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah. Skema ini secara khusus menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak.

Tantangan Perumahan di Tanah Papua

Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki tempat tinggal yang layak. Angka ini mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian yang memadai di Bumi Cenderawasih.

Permasalahan ini tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan hingga tingginya biaya konstruksi di daerah yang secara geografis masih sulit dijangkau. Keterlibatan swasta, menurut Tito, diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat Papua.

Skema KUR Perumahan yang disederhanakan dipandang sebagai solusi konkret yang bisa segera diimplementasikan. Dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, MBR memiliki peluang lebih besar untuk memiliki hunian sendiri tanpa terbebani angsuran berat.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menurunkan angka backlog perumahan nasional, terutama di kawasan timur Indonesia yang selama ini sering kali tertinggal dalam berbagai program pembangunan.

Harapan Pemerataan Pembangunan

Dorongan Mendagri ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pengembang properti agar melirik potensi pasar perumahan di Papua. Dengan kepastian kebijakan dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak proyek perumahan yang dapat direalisasikan.

Kolaborasi yang dimaksud tidak hanya sebatas penyediaan dana, tetapi juga mencakup kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pembangunan perumahan di Papua bisa berjalan lebih masif dan tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.