KNKT Ungkap Kebakaran Belasan Kapal Ro-Ro Dipicu Muatan B3

Rentetan insiden maritim yang menimpa armada transportasi penyeberangan nasional kembali menyoroti rapuhnya standardisasi keselamatan pelayaran. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan temuan analisis mendalam terhadap sedikitnya 19 kasus kebakaran kapal *Roll-on/Roll-off* (Ro-Ro) di perairan Indonesia. Hasil investigasi tersebut menunjukkan pola serupa yang berulang: kegagalan manajemen dan pengawasan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di atas geladak kendaraan.

Kapal Ro-Ro, yang menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau di nusantara, kerap beroperasi di bawah bayang-bayang risiko tinggi akibat ketidakjelasan isi muatan kendaraan logistik. Tragedi kebakaran yang kerap memakan korban jiwa dan kerugian material masif dinilai bukan lagi sekadar kecelakaan tunggal, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam rantai pengawasan pelabuhan hingga regulasi penyeberangan.

Pola Berulang dan Kerentanan di Geladak Kendaraan

Investigasi KNKT mengidentifikasi bahwa titik awal kobaran api hampir selalu berasal dari geladak kendaraan (*car deck*). Truk-truk ekspedisi yang memuat zat kimia berbahaya, bahan mudah terbakar, hingga aki dan modifikasi kelistrikan kendaraan yang tidak standar menjadi pemicu utama timbulnya percikan api dan ledakan lokal.

"Penanganan muatan berbahaya di atas kapal penyeberangan masih menyisakan celah pengawasan yang fatal. Ketidaksesuaian manifest dengan muatan aktual di lapangan membuat awak kapal tidak memiliki kesiapan mitigasi yang memadai ketika terjadi reaksi kimia atau percikan api,"

Kondisi ini diperparah oleh minimnya ventilasi yang memadai di ruang muat tertutup serta keterbatasan sistem deteksi dini panas (*heat detector*) yang terpasang di area parkir kendaraan kapal penyeberangan.

Faktor Kritis Penyebab Kebakaran Kapal Penyeberangan

Berdasarkan analisis komprehensif keselamatan transportasi laut, terdapat sejumlah faktor struktural yang memperbesar risiko kebakaran di laut:

• Manifest Muatan Tidak Akurat: Praktik manipulasi atau ketiadaan deklarasi resmi muatan B3 oleh pemilik barang dan agen ekspedisi guna menghindari prosedur karantina serta biaya tambahan.
• Minimnya Pemisahan Muatan (*Segregation*): Penempatan kendaraan pembawa muatan reaktif atau mudah terbakar berdampingan dengan kendaraan umum tanpa jarak aman yang disyaratkan regulasi maritim internasional.
• Ketiadaan Alat Pemindai Khusus di Pelabuhan: Kurangnya fasilitas inspeksi non-intrusif seperti pemindai muatan dan detektor zat kimia sebelum truk diizinkan masuk ke lambung kapal.
• Kesiapsiagaan Awak yang Terbatas: Prosedur tanggap darurat kapal yang sering kali belum diperbarui untuk menangani kebakaran berbahan dasar kimia khusus yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan media air biasa.

Urgensi Reformasi Tata Kelola Logistik Maritim

KNKT menegaskan bahwa solusi atas krisis keselamatan ini menuntut tindakan tegas lintas sektoral. Operator pelabuhan, otoritas syahbandar, hingga asosiasi logistik darat harus mengintegrasikan sistem verifikasi digital yang ketat di pintu masuk dermaga penyeberangan.

Tanpa penegakan hukum yang konsisten serta audit berkala terhadap kelayakan armada dan prosedur pemuatan B3, jalur laut Indonesia akan terus dibayangi ancaman tragedi serupa yang mengancam keselamatan ribuan penumpang setiap harinya.