KEMENPERIN KLARIFIKASI ISU PHK MASSAL PT PAKERIN, SEBUT MURNI GANGGUAN OPERASIONAL INTERNAL

Jakarta – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 buruh di Jawa Timur akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pemerintah pusat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara merespons kabar yang telah meresahkan ribuan pekerja PT Pakerin di Mojokerto tersebut. Berdasarkan penelusuran media kami, Kemenperin menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai gelombang PHK massal tersebut tidak sepenuhnya akurat dan perlu diluruskan.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan langsung dengan jajaran manajemen PT Pakerin untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung intens itu, Febri menegaskan bahwa pihak manajemen perusahaan sama sekali tidak menyinggung rencana pemutusan hubungan kerja. Alih-alih mengonfirmasi PHK, manajemen justru menyampaikan adanya kendala internal yang berdampak pada terhentinya operasional fasilitas produksi.

"Disampaikan cuma bukan PHK ya, itu karena memang fasilitas produksinya tidak beroperasi karena mereka ada masalah internal," kata Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Febri menjelaskan lebih lanjut bahwa gangguan operasional yang dimaksud murni bersumber dari dinamika internal perusahaan, bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau tekanan eksternal lainnya. Meski demikian, Kemenperin tidak merinci secara detail apa jenis masalah internal yang menyebabkan fasilitas produksi tersebut sampai harus menghentikan aktivitasnya. Kemenperin berjanji akan terus memantau perkembangan situasi di PT Pakerin guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Buruh Sempat Rencanakan Aksi Besar-besaran

Sebelum klarifikasi ini dirilis, tensi di kalangan buruh PT Pakerin dilaporkan sempat memanas. Ribuan pekerja dikabarkan bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menyusul beredarnya rumor PHK massal yang tidak terhindarkan. Ketidakpastian status kerja membuat para buruh merasa cemas, terlebih isu tersebut merebak di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Media kami memperoleh informasi bahwa serikat pekerja telah menggalang dukungan untuk menuntut kejelasan nasib para anggotanya.

Dengan adanya klarifikasi langsung dari Kemenperin yang menyatakan bahwa tidak ada agenda PHK dari manajemen, diharapkan situasi di lapangan dapat segera kondusif. Pemerintah meminta agar para buruh tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kemenperin menekankan bahwa komunikasi antara manajemen dan perwakilan pekerja harus terus dijalin untuk mencari solusi terbaik atas kendala internal yang tengah dihadapi perusahaan. Pemerintah pusat memastikan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian ribuan buruh di Jawa Timur.