Kemenperin Bakal Berada di Bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Peta kekuatan kabinet pemerintahan mendatang kembali menjadi sorotan publik. Isu terbaru yang mengemuka adalah rencana penempatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa agenda hilirisasi akan menjadi poros utama kebijakan ekonomi nasional ke depan, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan memimpin kementerian koordinator baru tersebut.

Wacana ini bukan sekadar perombakan struktur organisasi biasa. Jika terealisasi, ini akan menjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola industri nasional. Kementerian Perindustrian yang selama ini fokus pada pengembangan manufaktur dan daya saing sektor industri, akan ditarik ke dalam orbit kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang selama ini identik dengan sektor pertambangan dan energi. Pertanyaannya, apakah ini langkah strategis atau justru tumpang tindih kewenangan?

Hilirisasi Sebagai Episentrum Kebijakan Ekonomi

Hilirisasi telah menjadi narasi besar sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Larangan ekspor bijih nikel, bauksit, dan sejumlah komoditas mentah lain menjadi instrumen utama untuk memaksa investasi pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini memang menuai hasil signifikan, terutama di sektor nikel yang kini menjadi tulang punggung ekosistem baterai kendaraan listrik global.

Namun, kritik juga tidak surut. Hilirisasi dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan nilai tambah yang merata, termasuk minimnya keterlibatan industri kecil dan menengah. Di titik inilah kehadiran Kemenperin menjadi krusial. Jika dikoordinasikan langsung di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, diharapkan ada integrasi kebijakan yang lebih rapi antara hulu dan hilir, antara tambang dan pabrik.

"Kemenperin akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ini untuk memastikan hilirisasi tidak berhenti di smelter, tetapi berlanjut ke produk manufaktur bernilai tinggi."

Pernyataan tersebut menggambarkan arah baru kebijakan industri: dari sekadar mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi, menjadi produk akhir yang siap bersaing di pasar global. Dalam konteks ini, transisi energi menjadi kata kunci kedua. Hilirisasi dan transisi energi memang saling terkait, terutama karena banyak komoditas hasil hilirisasi—seperti nikel, kobalt, dan litium—menjadi bahan baku utama teknologi energi bersih.

Implikasi Bagi Dunia Usaha dan Industri Nasional

Bagi pelaku usaha, struktur baru ini membawa konsekuensi langsung. Koordinasi lintas sektor yang selama ini sering dikeluhkan karena lambat dan birokratis, berpotensi dipercepat. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa dominasi orientasi pertambangan dalam kementerian koordinator baru bisa menggeser fokus pembinaan industri manufaktur non-tambang.

• Peluang: integrasi kebijakan hulu-hilir yang lebih efisien dan percepatan realisasi investasi hilirisasi.
• Tantangan: risiko tumpang tindih kewenangan antara Kemenperin, Kementerian ESDM, dan Kementerian Investasi.
• Perhatian: nasib industri padat karya dan sektor manufaktur non-berbasis SDA yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.

Ekonom senior menilai, keberhasilan struktur ini sangat bergantung pada political will dan kejelasan pembagian tugas. Tanpa itu, penggabungan koordinasi hanya akan menambah lapisan birokrasi tanpa mempercepat hilirisasi itu sendiri. Pemerintah dituntut memastikan bahwa Kemenperin tidak kehilangan identitasnya sebagai pembina industri, melainkan justru diperkuat perannya dalam mengawal hilirisasi hingga ke tahap produk jadi.

Yang paling penting, publik menanti kepastian siapa yang akan duduk di kursi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Nama Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri ESDM disebut paling berpeluang. Jika benar, maka tanggung jawab besar ada di pundaknya: menyatukan dua agenda raksasa—pengolahan sumber daya alam dan transisi energi—dalam satu komando yang efektif, transparan, dan berkeadilan.