Kemendagri Dorong Percepatan Batas Desa untuk Cegah Konflik Horizontal

Ketidakjelasan batas administratif di tingkat tapak terus menjadi bom waktu bagi stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menegaskan pentingnya akselerasi penyelesaian dan penetapan batas desa guna memitigasi potensi sengketa ruang yang kian meruncing.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian tapal batas kerap memicu perselisihan horizontal antarwarga, hambatan investasi daerah, hingga tumpang tindih alokasi Dana Desa. Tanpa kepastian yuridis, klaim sepihak atas sumber daya alam dan aset wilayah rentan berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan.

Kronologi dan Urgensi Penataan Batas Wilayah Desa

Persoalan batas desa bermula dari sejarah pembentukan wilayah yang pada masa lalu bertumpu pada batas alamiah non-geospasial atau kesepakatan lisan para tetua adat. Seiring laju industrialisasi, ekspansi perkebunan, serta meningkatnya nilai ekonomi tanah, batas-batas tradisional tersebut mulai dipersengketakan. Pemerintah kemudian merancang tahapan sistematis untuk menyelesaikan problem struktural ini:

1. Pengumpulan Dokumen Yuridis dan Historis: Identifikasi peta dasar, dokumen pemekaran, serta riwayat batas adat antarwilayah yang berbatasan secara administratif.
2. Pelacakan dan Penentuan Titik Koordinat (Kartometrik): Verifikasi lapangan berbasis teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan batas secara presisi tanpa tumpang tindih.
3. Musyawarah dan Konsensus Antardesa: Mediasi antartokoh masyarakat dan pemerintah desa guna menyepakati segmen batas yang belum tuntas secara musyawarah mufakat.
4. Legalisasi melalui Peraturan Bupati/Wali Kota: Pengesahan batas definitif lewat produk hukum kepala daerah untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat.

"Penegasan batas desa bukan sekadar urusan garis di atas peta, melainkan pilar utama dalam menjaga kohesi sosial, mempermudah pelayanan publik, dan memastikan tertib administrasi pemerintahan," tegas pihak Kemendagri.

Implikasi Yuridis dan Ketahanan Sosial Desa

Dari kacamata analitis, ketidakpastian batas desa membawa dampak multidimensi. Pertama, aspek ketertiban administrasi kependudukan menjadi terganggu ketika warga di wilayah perbatasan kesulitan mengakses hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan hak pilih dalam pemilu. Kedua, terjadi ketimpangan dalam penyaluran alokasi dana transfer daerah akibat data spasial yang tidak sinkron.

Di samping itu, Kemendagri mencatat beberapa pemicu utama yang memperlambat penuntasan batas desa di berbagai daerah, antara lain:

• Keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis geospasial pada aparatur pemerintah daerah tingkat kabupaten.
• Klaim kepemilikan ulayat atau tanah adat yang bersinggungan dengan konsesi korporasi swasta.
• Rendahnya komitmen politik pemerintah daerah dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ke depan, pemerintah pusat mendorong kolaborasi terintegrasi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah. Percepatan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di tingkat desa diyakini menjadi instrumen krusial dalam menciptakan kepastian investasi serta menjaga stabilitas sosial di akar rumput.