Kejagung — Periksa 7 Saksi Korupsi TPL, Praperadilan Febrie Terus Bergulir

JAKARTA — Dua agenda penegakan hukum yang tengah berjalan di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dua perkara ini sekaligus merefleksikan intensitas Kejagung dalam memberantas korupsi, sekaligus menguji ketatnya prosedur hukum yang ditempuh para penyidik di lapangan.

Praperadilan Febrie Adriansyah, Gugatan yang Berpotensi Membatalkan Penyitaan

Gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah (FA) menyasar tiga objek sekaligus: upaya penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga penetapan status tersangka. Sidang perkara ini terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan bukti dan keterangan para pihak. Keberadaan gugatan ini menjadi ujian penting bagi proses penyidikan yang selama ini berjalan di Kejaksaan Agung.

Jika majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka penggeledahan dan penyitaan aset yang dilakukan terhadap Febrie dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya sangat besar: barang bukti yang disita tidak dapat lagi dijadikan alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, dan seluruh rangkaian upaya paksa yang telah dilakukan harus dihentikan. Putusan semacam ini kerap menjadi pukulan telak bagi penyidik karena dapat melemahkan fondasi perkara secara keseluruhan.

"Praperadilan adalah mekanisme pengujian terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik. Apabila hakim menilai penggeledahan tidak sah, konsekuensi hukumnya sangat besar bagi kelanjutan penyidikan," ujar seorang pengamat hukum pidana yang mengikuti perkembangan perkara ini.

Kejagung Periksa Dua Saksi Baru Dugaan Korupsi PT TPL

Di tengah bergulirnya sidang praperadilan, penyidik Kejagung justru terus menggenjot penanganan perkara lain. Pada Kamis, 20 Agustus 2026, penyidik memeriksa dua saksi baru dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari, yakni seorang auditor dan seorang pegawai negeri sipil. Dengan tambahan dua orang tersebut, jumlah saksi yang telah diperiksa Kejagung dalam perkara ini mencapai tujuh orang.

Pemeriksaan terhadap saksi auditor difokuskan pada hasil audit laporan keuangan PT TPL yang diduga mengandung manipulasi harga transaksi. Sementara itu, keterangan pegawai negeri sipil diperlukan untuk menelusuri dokumen perizinan serta proses pengawasan yang pernah dilakukan instansi terkait terhadap perusahaan tersebut. Penyidik tampaknya tengah merangkai keterangan para saksi untuk memperkuat dugaan adanya praktik transfer pricing yang merugikan keuangan negara.

• Auditor diperiksa terkait temuan audit laporan keuangan PT TPL;
• Pegawai negeri sipil dimintai keterangan soal dokumen perizinan dan pengawasan;
• Total saksi yang telah diperiksa Kejagung kini berjumlah tujuh orang;
• Penyidik masih membuka kemungkinan pemeriksaan saksi-saksi tambahan.

"Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna menuntaskan perkara secara menyeluruh dan profesional," demikian keterangan resmi yang disampaikan jajaran Kejaksaan Agung.

Modus Transfer Pricing dan Potensi Kerugian Negara

Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga transaksi antarentitas dalam satu kelompok usaha yang sengaja dimanipulasi, misalnya dengan menjual produk ke perusahaan afiliasi di bawah harga pasar. Tujuannya untuk menekan laba yang tercatat di dalam negeri sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Praktik ini dikenal sebagai salah satu modus korupsi yang paling rumit untuk dibuktikan karena melibatkan skema korporasi yang kompleks.

Dalam kasus PT Toba Pulp Lestari, penyidik Kejagung diduga menemukan indikasi bahwa perusahaan menjual hasil produksinya kepada afiliasi dengan harga yang tidak wajar. Jika terbukti, selisih harga jual tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, baik melalui berkurangnya penerimaan pajak maupun hilangnya nilai aset yang seharusnya menjadi milik negara.

Harapan Publik atas Transparansi Penegakan Hukum

Maraknya perkara yang menyentuh internal kejaksaan dan kasus-kasus besar korporasi membuat publik semakin menaruh perhatian pada integritas proses hukum. Pengamat menilai, transparansi dalam setiap tahap pemeriksaan, baik praperadilan maupun penyidikan, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kejagung sendiri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh perkara sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pertarungan antara gugatan praperadilan Febrie Adriansyah dan penuntasan kasus PT TPL akan menjadi cermin sejauh mana penegakan hukum di Indonesia mampu berjalan adil, tegas, dan akuntabel. Publik pun menunggu perkembangan dua perkara ini dengan harapan besar agar keadilan benar-benar ditegakkan.