Kadin Minta Kemenkeu Jaga Stabilitas dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya konsistensi arah kebijakan fiskal nasional di tengah dinamika transisi pemerintahan dan ketidakpastian geopolitik global. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menaruh harapan besar kepada jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, untuk tetap memprioritaskan bauran kebijakan yang menyeimbangkan antara stabilitas makroekonomi dan akselerasi pertumbuhan sektor riil.

Dunia usaha memandang stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi mutlak bagi keberlanjutan ekspansi bisnis, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing investasi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara regulator fiskal dan para pelaku usaha perlu diperkuat guna memitigasi risiko volatilitas pasar keuangan global serta pelemahan daya beli domestik.

Kronologi dan Prioritas Kebijakan Fiskal Versi Pelaku Usaha

Kadin memetakan sejumlah tahapan prioritas yang harus dikawal ketat oleh pengambil kebijakan fiskal guna menjaga momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi:

1. Konsolidasi Anggaran dan Disiplin Fiskal: Menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari PDB, sekaligus memastikan belanja negara dialokasikan pada pos-pos produktif bernilai tambah tinggi.
2. Perlindungan Daya Beli Masyarakat: Mengoptimalkan jaring pengaman sosial dan stabilisasi harga kebutuhan pokok guna mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik.
3. Insentif Perpajakan Berkeadilan: Mengembangkan regulasi perpajakan yang akomodatif bagi industri manufaktur, hilirisasi, serta sektor UMKM guna mendorong kepatuhan sukarela tanpa menekan iklim usaha.

"Stabilitas ekonomi adalah prasyarat utama investasi. Kami berharap Kemenkeu terus menghadirkan bauran kebijakan fiskal yang adaptif, terukur, dan berpihak pada penciptaan lapangan kerja serta penguatan daya beli masyarakat."

Sinergi Sektor Riil dan Pengelolaan Risiko Makro

Pengalaman panjang Suahasil Nazara di tubuh Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kredibilitas APBN. Pelaku usaha menggarisbawahi bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut respons kebijakan yang cepat, terutama dalam mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah, volatilitas harga komoditas global, serta suku bunga acuan internasional yang masih bertahan di level tinggi.

Kadin Indonesia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pelaku usaha dalam perumusan kebijakan teknis. Kemitraan strategis ini mencakup beberapa pilar utama:

• Akselerasi Transformasi Industri Hijau: Pemberian insentif fiskal bagi dunia usaha yang bertransisi ke energi baru terbarukan.
• Penyederhanaan Regulasi Investasi: Memangkas hambatan birokrasi lintas kementerian guna mempercepat realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing.
• Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi: Alokasi belanja infrastruktur logistik yang efisien untuk menekan biaya distribusi antarwilayah.

Dengan fokus yang konsisten pada stabilitas dan pertumbuhan, Kadin optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen dapat tercapai, sekaligus meletakkan pijakan yang kokoh menuju target jangka panjang Indonesia Emas 2045.