JAKARTA — Prabowo Tegaskan BRICS Punya Modal Bangun Abad Hijau

Di tengah dinamika geopolitik dunia yang kian kompleks dan ancaman krisis iklim yang menekan, langkah strategis dalam peta energi global menjadi prioritas mendesak. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan bahwa kelompok negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta anggota baru lainnya) memegang peranan kunci dan memiliki modal utama untuk memimpin dunia menuju era baru yang berorientasi pada keberlanjutan, atau yang ia sebut sebagai "Abad Hijau".

Pernyataan tersebut menggarisbawahi posisi tawar negara-negara berkembang yang kini tidak lagi hanya menjadi konsumen dari kebijakan iklim global, melainkan sebagai penggerak utama. Kepemilikan atas mineral kritis serta potensi energi terbarukan yang melimpah menjadi fondasi utama bagi BRICS untuk merajut kemandirian energi berbasis prinsip keadilan lingkungan.

Dominasi Mineral Kritis dan Potensi Energi BRICS

Transformasi menuju rantai pasok industri hijau dunia sangat bergantung pada ketersediaan material dasar seperti nikel, kobalt, lithium, hingga logam tanah jarang (rare earth elements). Dalam kerangka ini, konsolidasi kekuatan BRICS membentuk benteng ekonomi dan ekologis yang tak tertandingi oleh blok Barat sekalipun.

Indonesia, misalnya, saat ini menguasai sekitar 21 persen cadangan nikel dunia, yang menjadi elemen vital dalam pembuatan baterai kendaraan listrik (EV). Sementara itu, Tiongkok mendominasi kapasitas pengolahan logam tanah jarang dan manufaktur panel surya global, sedangkan Brasil memiliki keunggulan kompetitif pada sektor hidro dan biofuel.

Hilirisasi dan Keadilan Transisi Energi

Dalam pandangan analitis pemerintah Indonesia, keberadaan modal berupa mineral kritis ini harus diimbangi dengan strategi pengolahan di dalam negeri atau hilirisasi. Penekanan Presiden Prabowo menyiratkan pesan mendalam: transisi energi tidak boleh mengulangi pola eksploitasi masa lalu di mana negara pemikik sumber daya hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang minim.

"BRICS bukan sekadar blok ekonomi konvensional, melainkan kekuatan kolektif yang memegang kunci transisi energi global. Kita harus memastikan bahwa Abad Hijau dibangun di atas prinsip kesetaraan, di mana pemilik sumber daya menguasai teknologi dan mendapatkan manfaat ekonomi maksimal," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam seruannya.

Pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban atas hambatan pembiayaan iklim yang kerap ditunda oleh negara-negara maju. Melalui lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB), BRICS memiliki peluang besar untuk membiayai proyek-proyek energi bersih mandiri tanpa ketergantungan penuh pada mekanisme pendanaan Barat yang acap kali disertai syarat ketat.

Tantangan dan Implikasi Geopolitik

Meskipun modal yang dimiliki BRICS sangat besar, tantangan menuju pembentukan Abad Hijau tidaklah ringan. Terdapat beberapa hambatan teknis dan politik yang harus diselesaikan oleh para anggotanya:

• Standar Lingkungan dan Emisi: Proses penambangan dan pemrosesan mineral kritis sering kali masih bergantung pada energi berbasis batubara, yang memerlukan teknologi pembersihan emisi secara signifikan.
• Transfer Teknologi: Perlunya mekanisme pembagian teknologi hijau yang adil antar-anggota agar negara berkembang tidak sekadar menjadi lokasi pabrik pengolahan.
• Hambatan Proteksionisme Dagang: Regulasi ketat dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait sertifikasi jejak karbon produk impor yang berpotensi menjadi batasan bagi ekspor produk BRICS.

Pada akhirnya, seruan Presiden Prabowo mempertegas posisi strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan ekonomi nasional dengan agenda penyelamatan bumi. Jika negara-negara BRICS mampu mengonsolidasikan kekuatan mineral dan energi hijau secara solid, tata ekonomi dunia dipastikan akan bergeser menuju keseimbangan baru yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.