JAKARTA — Kemenpar Percepat Pemulihan Destinasi Wisata Terdampak Bencana
Sektor pariwisata Indonesia kembali diuji oleh dinamika kondisi geografis dan ancaman bencana alam yang kerap melanda berbagai daerah. Berada di kawasan Ri
Sektor pariwisata Indonesia kembali diuji oleh dinamika kondisi geografis dan ancaman bencana alam yang kerap melanda berbagai daerah. Berada di kawasan Ring of Fire, sejumlah destinasi unggulan kerap mengalami penurunan performa operasional akibat erupsi gunung api, tanah longsor, maupun banjir bandang. Merespons tantangan tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak cepat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta pemulihan ekosistem ekonomi kreatif di destinasi terdampak.
Langkah penanganan ini tidak lagi ditempuh secara parsial, melainkan melalui kerangka kerja terpadu. Pemulihan kawasan wisata yang dilanda bencana membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pembenahan aksesibilitas fisik, penjaminan standar keamanan lokasi, hingga pemulihan citra publik (safety awareness) agar tingkat kunjungan wisatawan dapat kembali pulih secara bertahap.
Pemetaan Kerusakan dan Sinergi Lintas Lembaga
Dalam skema tanggap darurat hingga fase rehabilitasi, Kemenpar menajamkan kolaborasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah setempat. Penanganan terintegrasi ini dirancang untuk memangkas jalur birokrasi sehingga perbaikan fasilitas vital di destinasi pariwisata dapat dituntaskan secara efisien.
"Pemulihan pariwisata pascabencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami berkoordinasi erat dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur dasar serta standar keselamatan destinasi kembali memenuhi kualifikasi sebelum dibuka penuh untuk publik," ujar perwakilan tim manajemen krisis Kementerian Pariwisata.
Dampak Ekonomi dan Strategi Resiliensi Destinasi
Penutupan operasional destinasi wisata akibat bencana memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perhotelan, hingga jasa pemandu wisata kehilangan mata pencaharian utama mereka. Oleh karena itu, percepatan pemulihan bukan sekadar urusan fisik, melainkan upaya menyelamatkan mata rantai ekonomi masyarakat setempat.
| Fokus Pemulihan | Instansi Penanggung Jawab | Target Utama |
|---|---|---|
| Infrastruktur & Aksesibilitas | Kementerian PU & Pemda | Rekonstruksi jalan utama dan fasilitas publik destinasi |
| Keselamatan & Mitigasi Risk | BNPB & BMKG | Pemasangan sistem peringatan dini (EWS) di titik rawan |
| Pendampingan Ekonomi & Promosi | Kemenpar & Pelaku Industri | Insentif bagi pelaku UMKM dan kampanye pemulihan citra |
Selain rekonstruksi fisik, Kemenpar menekankan pentingnya penerapam Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Krisis Kepariwisataan di setiap daerah. Resiliensi destinasi adalah kunci utama agar pariwisata nasional mampu bertahan dan bangkit lebih kuat pascabencana. Keselamatan wisatawan tetap menjadi prioritas tertinggi dalam skema pemulihan ini.
Strategi Rebranding dan Kepercayaan Wisatawan
Memperbaiki fasilitas yang rusak membutuhkan waktu, namun mengembalikan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara menyajikan tantangan tersendiri. Kemenpar berencana menggalakkan pembaruan informasi secara berkala mengenai zona yang sudah aman dikunjungi (green zone) dan lokasi yang masih dalam tahap perbaikan.
Melalui pendekatan analitis dan komunikasi terbuka, pemerintah optimistis kawasan pariwisata yang terdampak akan segera bangkit. Pemulihan terstruktur ini diharapkan mampu membangun fondasi pariwisata yang tangguh, tanggap krisis, dan berkelanjutan di masa depan.
Comments (0)