ISLAMABAD — Jamaat-i-Islami Tolak Skema Bantuan BBM PM Shehbaz

Partai politik oposisi utama Pakistan, Jamaat-i-Islami (JI), secara tegas menolak Skema Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diluncurkan oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif. JI menilai bahwa skema bantuan tunai senilai Rs 100 per liter untuk pengguna sepeda motor, bajaj (rickshaw), serta kendaraan berkapasitas di bawah 800 cc tersebut hanyalah langkah pengalihan isu yang tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi masyarakat.

Penolakan ini ditegaskan dalam putaran ketiga perundingan antara delegasi JI dan tim negosiator pemerintah federal di Islamabad. Delegasi JI yang dipimpin oleh Wakil Emir Liaquat Baloch menyatakan bahwa kebijakan insentif parsial tersebut tidak bisa menggantikan tuntutan utama publik, yaitu penghapusan total retribusi minyak bumi (petroleum levy) yang dinilai sangat membebankan.

Dilema Fiskal: Bantuan Kosmetik versus Reformasi Pajak Struktural

Secara analitis, dinamika politik-ekonomi di Pakistan saat ini mencerminkan benturan keras antara strategi penghematan anggaran negara dan tekanan inflasi yang menggerus daya beli rakyat. Baloch menjelaskan bahwa kombinasi pajak dan retribusi pemerintah saat ini telah menambah beban harga BBM hingga sekitar Rs 130 per liter dari harga dasar. "Pemerintah berusaha mengalihkan tekanan publik melalui langkah-langkah bantuan sementara, padahal konsumen hanya bisa merasakan relief sejati jika retribusi tersebut dicabut seluruhnya," ujar Baloch.

Kebijakan bantuan sementara yang ditawarkan pemerintah dipandang sebagai solusi kosmetik yang rentan memicu ketimpangan baru. Sementara itu, penghapusan retribusi BBM dinilai akan memberikan dampak disinflasi yang lebih merata di seluruh sektor perekonomian nasional.

Selain persoalan BBM, perundingan tersebut juga menyoroti krisis tarif listrik dan renegosiasi kontrak dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producers/IPP). Pemerintah mengklaim telah memfinalisasi negosiasi dengan 54 IPP dan sedang melanjutkan proses tahap akhir terhadap 36 IPP lainnya. Langkah ini diklaim berhasil menghasilkan penghematan anggaran negara hingga mencapai Rs 4.600 triliun.

Namun, JI mempertanyakan efektivitas penghematan fantastis tersebut terhadap kesejahteraan rakyat. Baloch menegaskan bahwa jika penghematan dalam skala besar berhasil dicapai, pemerintah seharusnya langsung mengembalikannya kepada publik dalam bentuk penurunan tarif energi secara signifikan. "Jika penghematan sebesar itu telah dicapai, mengapa manfaatnya tidak pernah dirasakan langsung oleh rakyat?" kritik Baloch.

JI juga melontarkan kritik pedas terhadap kebiasaan belanja elite penguasa yang enggan memangkas pengeluaran birokrasi, seraya menuding rezim yang berkuasa kerap melindungi kelompok kepentingan tertentu, termasuk oligarki sektor gula. Baloch juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana retribusi iklim yang dinilai menyimpang dari tujuan utamanya. JI mengancam akan memobilisasi massa dari berbagai daerah untuk bergerak menuju Islamabad apabila tuntutan penghapusan retribusi BBM tidak dipenuhi secara penuh oleh pemerintah.