Inggris — Pemerintah Danai Jet Deportasi Satu Imigran Puluhan Ribu Poundsterling

Pemerintah Inggris kembali menjadi sorotan publik setelah data terbaru Kementerian Dalam Negeri (Home Office) mengungkap inefisiensi skala besar dalam penanganan kebijakan deportasi imigran. Laporan yang dirilis oleh The Telegraph membeberkan bahwa otoritas setempat menghabiskan dana hingga puluhan ribu poundsterling hanya untuk menyewa sebuah pesawat jet penumpang komersial demi memulangkan satu orang imigran ke Prancis.

Kasus ini memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas pengelolaan anggaran negara di tengah krisis biaya hidup dan tekanan politik terkait isu migrasi yang terus mengemuka di Britania Raya. Banyak pihak menilai langkah ekstrem tersebut mencerminkan kelemahan birokrasi dan tata kelola logistik pemerintah dalam mengeksekusi keputusan pemulangan warga negara asing.

Kronologi Penerbangan Carter Khusus Satu Penumpang

Insiden pembengkakan biaya ini bermula pada awal tahun 2026, ketika Home Office menyusun skema pemulangan massal melalui jalur udara. Berdasarkan data resmi yang dihimpun, berikut adalah urutan kejadian penerbangan kontroversial tersebut:

1. Perencanaan Awal: Home Office menyewa satu unit pesawat jet penumpang komersial yang dijadwalkan terbang ke Prancis pada 7 Januari dengan rencana awal mengangkut rombongan imigran tanpa dokumen resmi.
2. Pembatalan Penumpang: Mendekati jadwal keberangkatan, sejumlah calon deportan mendadak dikeluarkan dari daftar penerbangan karena alasan hukum dan administratif yang tidak dipublikasikan kepada umum.
3. Keputusan Eksekusi: Meski mayoritas penumpang batal terbang, pejabat berwenang memutuskan untuk tetap memproses penerbangan tersebut hanya dengan membawa satu imigran yang dilaporkan memiliki kebutuhan medis khusus.

Keputusan untuk melanjutkan penerbangan dengan kapasitas hampir kosong tersebut diambil atas dalih bahwa slot dan kontrak jet carter sudah terlanjur dibayar penuh dan akan hangus jika tidak dimanfaatkan. Namun, dari sudut pandang rasionalitas keuangan publik, biaya operasional penerbangan tunggal tersebut dinilai sangat tidak efisien.

Statistik Anggaran Deportasi dan Inefisiensi Fiskal

Pengeluaran untuk penerbangan tunggal ini hanyalah pucuk gunung es dari total anggaran fantastis yang digelontorkan pemerintah Inggris untuk program pemulangan paksa. Dalam periode tahun berjalan, Home Office mencatatkan pengeluaran total mencapai £13,8 juta (sekitar US$19 juta) yang dialokasikan khusus untuk armada penerbangan sewa.

Berikut adalah rincian data statistik operasional penerbangan deportasi yang disorot:

• Total Penerbangan: Sebanyak 74 penerbangan carter telah dioperasikan oleh Home Office sepanjang tahun berjalan.
• Jumlah Imigran Terangkut: Total 2.835 orang berhasil dideportasi melalui armada penerbangan sewa tersebut.
• Rata-rata Biaya per Penerbangan: Setiap penerbangan menelan biaya operasional rata-rata sekitar £186.000.
• Rata-rata Biaya per Individu: Biaya pemulangan rata-rata mencapai hampir £5.000 per orang.

Kalkulasi di atas belum memperhitungkan pemulangan imigran yang memanfaatkan penerbangan komersial reguler, serta belum mencakup honorarium dan biaya operasional tim pengawal keamanan yang wajib mendampingi para deportan selama perjalanan udara.

Kritik Oposisi dan Dampak Kebijakan Migrasi

Temuan ini memantik reaksi keras dari kalangan oposisi politik di parlemen. Menteri Dalam Negeri Bayangan (Shadow Home Secretary) dari Partai Konservatif, Chris Philp, melayangkan kritik tajam terhadap manajemen anggaran dan operasional di tubuh Home Office.

"Angka-angka ini menunjukkan secara gamblang bahwa sistem yang berjalan saat ini tidak beroperasi secara efisien dan gagal mengelola uang pembayar pajak secara bijaksana," ujar Chris Philp saat menanggapi data tersebut.

Kritik tersebut menggarisbawahi kegagalan sistemik dalam koordinasi hukum dan logistik. Pembatalan pada menit-menit terakhir akibat intervensi hukum kerap menyebabkan pesawat carter terbang dengan kapasitas jauh di bawah target, sehingga membebankan biaya ekstra yang masif kepada masyarakat. Pengamat menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi skema kontrak pemulangan ini guna mencegah pemborosan anggaran negara di masa mendatang.