DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKB Papua

Tragedi penembakan yang menimpa tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan kembali membunyikan alarm bahaya atas kerentanan pekerja publik di wilayah konflik. Insiden kemanusiaan ini tidak hanya menambah deret panjang korban jiwa dari kalangan sipil, tetapi juga menegaskan bahwasanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah secara sistematis menghambat jalannya pelayanan publik dasar dan upaya pembangunan ekonomi di kawasan pegunungan tengah Papua.

Di tengah langkah pemerintah pusat mendorong pemerataan ekonomi dan kemandirian pangan di wilayah otonomi baru, aksi teror yang menyasar aparatur sipil negara (ASN) menciptakan titik nadir bagi ketenangan psikologis para tenaga pelayan masyarakat. Penembakan tersebut menunjukkan ekskalasi taktik KKB yang semakin mengkhawatirkan, menggeser sasaran dari aparatur keamanan negara menuju warga sipil yang tengah bertugas menjamin ketahanan pangan daerah.

Eskalasi Konflik dan Kerentanan Sektor Sipil

Serangan terhadap instansi non-keamanan seperti sektor pertanian menandai pergeseran krisis ke tingkat yang lebih kompleks. Sektor sipil yang seharusnya mendapat perlindungan penuh dalam hukum humaniter internasional kini justru berada di garis depan ancaman kekerasan. Kebijakan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian yang dicanangkan pemerintah kerap mengalami hambatan besar ketika aspek keamanan terabaikan.

Dampak langsung dari destabilisasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketika petugas lapangan mengalami ketakutan hebat untuk menjalankan tugas, program pendampingan petani, distribusi bibit, serta monitoring ketahanan pangan terhenti secara menyeluruh. "Negara tidak boleh membiarkan para abdi negara bertaruh nyawa hanya untuk menjalankan fungsi pelayanan publik paling mendasar di daerah terpencil," ungkap seorang peneliti senior dari lembaga kajian keamanan daerah.

Desakan Strategi Komprehensif Komisi I DPR

Merespons situasi yang kian kritis tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah pusat untuk segera merumuskan peta jalan (roadmap) yang terukur, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan serta pemberantasan KKB di Tanah Papua. DPR menilai pendekatan insidental tanpa strategi jangka panjang yang matang hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan tanpa menghadirkan solusi permanen.

"Pemerintah harus bertindak cepat dengan menyusun roadmap yang jelas dan terintegrasi. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan pola responsif setiap kali ada korban jiwa jatuh dari pihak sipil maupun aparat. Harus ada evaluasi mendasar terhadap strategi operasi dan keamanan di Papua,"

Peta jalan yang didorong oleh Komisi I DPR menekankan pentingnya sinergi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Penanganan konflik Papua tidak lagi bisa dibebankan secara parsial kepada institusi TNI dan Polri semata. Diperlukan penguatan fungsi intelijen berbasis wilayah, penegakan hukum tegas terhadap rantai pasokan senjata dan amunisi ilegal, serta skema perlindungan khusus bagi aparatur sipil yang bertugas di zona rawan konflik.

Menyeimbangkan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan

Dilema utama penanganan masalah keamanan di Papua selama ini berakar pada ketidakseimbangan antara pendekatan keamanan (hard power) dan pendekatan kesejahteraan (soft power). Meski alokasi anggaran pembangunan wilayah Papua terus ditingkatkan melalui Dana Otonomi Khusus, efektivitas penyerapannya sangat bergantung pada jaminan stabilitas keamanan di lapangan.

Para analis kebijakan publik menegaskan bahwa roadmap pemberantasan KKB harus mencakup tiga pilar utama: penegakan hukum tanpa kompromi terhadap aksi kriminal, pencegahan rekrutmen anggota kelompok bersenjata melalui pendekatan sosial-kultural, dan jaminan keamanan absolut bagi personel pelayanan publik. Tanpa integrasi ketiga pilar ini, agenda pembangunan di Papua Pegunungan akan terus terbayang-bayang oleh ancaman kekerasan.

Insiden di Jayawijaya harus menjadi titik balik bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan ulang doktrin pengamanan kawasan rawan. Masyarakat Papua berhak mendapatkan jaminan kebebasan dari ketakutan sekaligus akses pembangunan yang berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan keselamatan para abdi negara yang berjuang di garis depan pelayanan publik.