DPD RI Minta Penentuan Sekolah Rakyat Beri Bobot Khusus Daerah 3T

Ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pinggiran Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah nasional yang belum terselesaikan. Di tengah semangat meratakan sarana edukasi melalui program Sekolah Rakyat, kuantitas populasi kerap dijadikan parameter utama yang mendikte alokasi sumber daya. Namun, pendekatan seragam ini berisiko besar menyisihkan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang justru paling membutuhkan perhatian afirmatif dari pemerintah pusat maupun daerah.

Menyikapi fenomena tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dalam penentuan lokasi serta penganggaran Sekolah Rakyat. Pendekatan berbasis efisiensi kuantitatif dinilai melanggengkan diskriminasi terselubung bagi masyarakat di pelosok Nusantara.

Ketimpangan Struktural dan Urgensi Parameter Baru

Penentuan titik pembangunan sarana pendidikan yang selama ini didominasi indikator demografis kerap merugikan daerah 3T. Di kawasan kepulauan atau pegunungan, populasi penduduk mungkin relatif sedikit dan tersebar secara spasial, namun jarak tempuh menuju sekolah terdekat bisa memakan waktu berjam-jam dengan medan yang mengancam keselamatan anak-anak.

"Penentuan lokasi Sekolah Rakyat tidak boleh disamaratakan hanya berdasarkan jumlah penduduk. Daerah 3T membutuhkan variabel bobot khusus yang memperhitungkan kendala geografis, tingkat kemiskinan, dan keterbatasan infrastruktur agar asas keadilan sosial benar-benar terwujud," tegas Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.

Secara analitis, ketimpangan ini berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah di daerah perbatasan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen anak di wilayah 3T menghadapi tantangan akses fisik yang berat menuju fasilitas pendidikan menengah. Tanpa intervensi khusus berupa pembobotan afirmatif, alokasi Sekolah Rakyat diprediksi akan terus menumpuk di area semi-perkotaan yang sudah memiliki infrastruktur memadai.

Perbandingan Pendekatan Evaluasi Lokasi Sekolah

Untuk memahami urgensi perubahan instrumen kebijakan ini, perbandingan antara kriteria konvensional dan kriteria berbasis afirmasi daerah 3T dapat dipetakan sebagai berikut:

Mendorong Keadilan Sosial Melalui Policy Affirmation

Dorongan Komite III DPD RI ini sejalan dengan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi geografis. Pendidikan bukan sekadar komoditas berbasis kalkulasi kuantitatif, melainkan hak asasi mendasar yang wajib dijamin oleh negara. Ketika sebuah kebijakan pendidikan dipatok dengan standar yang homogen, maka daerah terpencil secara otomatis akan kalah bersaing dalam merebut anggaran program nasional.

Lebih jauh, keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan 3T tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar-mengajar formal, tetapi juga berperan sebagai benteng kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan antarnegara. Kehadiran fasilitas pendidikan yang memadai memicu pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta memperkuat integrasi nasional.

Langkah konkret yang didesak oleh DPD RI meliputi revisi petunjuk teknis (juknis) penetapan Sekolah Rakyat. Penambahan pembobotan khusus minimal 30 hingga 40 persen untuk variabel geografis dan indeks kesulitan daerah dinilai menjadi solusi rasional guna menjamin distribusi pembangunan pendidikan yang berkeadilan di seluruh pelosok Tanah Air.