Ditpolairud Polda Kalsel Periksa KSOP Tanjung Perak Terkait KMP Virgo Transport

Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan secara resmi mengagendakan pemeriksaan terhadap otoritas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari investigasi mendalam terkait insiden yang melibatkan kapal motor penyeberangan KMP Virgo Transport 8 dalam rute pelayaran antar-pulau.

Pemeriksaan silang antar-wilayah ini mengindikasikan adanya fokus penyelidikan pada rantai kepatuhan keselamatan maritim, mulai dari pelabuhan keberangkatan hingga perairan tujuan. Tim penyidik berupaya membedah aspek legalitas, pemenuhan standar kelaiklautan kapal, serta prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan asal.

Kronologi dan Rangkaian Penyelidikan Kasus

Proses penegakan hukum terhadap insiden armada laut ini dijalankan secara bertahap guna memastikan transparansi serta validitas data operasional kapal. Berikut adalah urutan langkah investigasi yang dilakukan oleh kepolisian:

1. Tahap Identifikasi Insiden: Ditpolairud Polda Kalsel menghimpun data primer di tempat kejadian perkara (TKP) sesaat setelah insiden KMP Virgo Transport 8 terjadi di perairan yurisdiksi Kalimantan Selatan.
2. Verifikasi Dokumen dan Manifes: Penyidik mengamankan manifes muatan, daftar penumpang, serta catatan operasional mesin kapal untuk dicocokkan dengan regulasi keselamatan angkutan laut.
3. Pemanggilan Regulator Pelabuhan Asal: Mengirimkan surat pemanggilan resmi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap jajaran operasional KSOP Tanjung Perak Surabaya sebagai instansi penerbit izin berlayar.
4. Pemeriksaan Silang Teknis: Mencocokkan keterangan pihak syahbandar dengan kesaksian nakhoda dan awak kapal mengenai kepatuhan uji petik kelaiklautan sebelum kapal diberangkatkan.

Fokus Penyelidikan Regulasi Pelayaran

Investigasi ini menyoroti tata kelola penerbitan izin pelayaran komersial. Ditpolairud Polda Kalsel memprioritaskan audit prosedural guna menguji apakah ada indikasi kelalaian atau pelanggaran SOP dalam proses pelepasan kapal dari Tanjung Perak.

"Pemeriksaan terhadap regulator kepelabuhanan merupakan langkah penting untuk memastikan apakah seluruh parameter keselamatan pelayaran telah dipenuhi secara ketat sebelum kapal diizinkan berlayar mengarungi perairan terbuka."

Pemeriksaan mencakup beberapa instrumen utama yang menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan, antara lain:

• Kesesuaian Muatan: Evaluasi terhadap beban muatan kapal guna mencegah terjadinya kelebihan kapasitas (overloading).
• Pemeriksaan Alat Keselamatan: Ketersediaan dan fungsi sekoci, pelampung, serta sistem peringatan dini di atas kapal.
• Sertifikasi Kelayakan: Validitas masa berlaku sertifikat keselamatan kapal dan kualifikasi awak kapal yang bertugas.

Implikasi Tata Kelola Keselamatan Maritim

Langkah kepolisian memeriksa instansi regulator menunjukkan pengawasan maritim yang semakin ketat. Kasus ini menjadi preseden bahwa tanggung jawab insiden pelayaran tidak semata-mata dibebankan kepada nakhoda atau operator swasta, melainkan juga menuntut akuntabilitas institusi penerbit izin di tingkat pelabuhan.

Hasil dari koordinasi antara Ditpolairud Polda Kalsel dan KSOP Tanjung Perak diharapkan dapat mengungkap akar persoalan teknis maupun administratif, sekaligus menjadi rujukan perbaikan standar keselamatan transportasi laut nasional di masa mendatang.