China Pimpin BRICS 2027, Dedolarisasi Kembali Ancam Hegemoni Dolar AS

Peta kekuatan ekonomi global kembali dihadapkan pada dinamika baru. China diproyeksikan akan mengambil alih kepemimpinan kelompok BRICS pada tahun 2027, sebuah posisi strategis yang diperkirakan akan menghidupkan kembali agenda dedolarisasi secara lebih agresif. Langkah ini bukan sekadar pergantian kursi kekuasaan rutin, melainkan sinyal kuat bahwa arsitektur keuangan internasional yang selama ini didominasi Amerika Serikat tengah memasuki fase pergolakan yang paling menentukan.

BRICS, yang kini telah diperluas keanggotaannya dengan masuknya negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina, menjelma menjadi blok ekonomi yang menguasai hampir 40 persen produk domestik bruto dunia berdasarkan paritas daya beli. Dengan komposisi ini, kepemimpinan China pada 2027 menjadi momen krusial untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi Selatan-Selatan dalam menantang dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kepemimpinan China di BRICS 2027 akan menjadi katalis percepatan transisi menuju sistem moneter multipolar. Beijing telah lama memandang ketergantungan pada dolar sebagai kerentanan strategis yang harus segera diatasi," ujar seorang analis ekonomi internasional dari lembaga riset kebijakan global.

Agenda Dedolarisasi dan Infrastruktur Keuangan Alternatif

Dedolarisasi bukanlah wacana baru. Sejak 2009, BRICS telah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan mengembangkan New Development Bank sebagai alternatif Bank Dunia. Namun, apa yang membedakan agenda 2027 adalah skala dan kecepatannya. China diperkirakan akan mendorong serangkaian inisiatif konkret, antara lain:

• Perluasan sistem pembayaran lintas batas berbasis yuan digital (e-CNY) yang terintegrasi dengan platform negara anggota BRICS.
• Pembentukan kerangka mata uang komoditas bersama yang didukung cadangan emas dan sumber daya alam strategis.
• Intensifikasi perjanjian swap mata uang bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada sistem SWIFT yang didominasi Barat.
• Penguatan New Development Bank sebagai lembaga pembiayaan pembangunan yang independen dari institusi Bretton Woods.

Tekanan terhadap dolar AS semakin nyata. Pangsa dolar dalam cadangan devisa global telah turun dari sekitar 71 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 58 persen pada 2024. Meskipun penurunan ini berlangsung gradua, momentumnya diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran negara-negara berkembang untuk melindungi kedaulatan ekonomi mereka dari sanksi finansial unilateral.

Respons Amerika Serikat dan Ketegangan Geopolitik

Washington tentu tidak tinggal diam. Pemerintahan AS telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang dianggap mempercepat agenda anti-dolar. Kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve juga dipandang sebagai upaya mempertahankan daya tarik dolar di tengah gelombang dedolarisasi. Namun, strategi ini menghadapi dilema: suku bunga tinggi membebani ekonomi domestik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, yang justru memperkuat narasi bahwa sistem keuangan global tidak adil.

"Setiap kali Amerika Serikat menggunakan dolar sebagai senjata, mereka secara tidak langsung mengiklankan pentingnya alternatif. Dedolarisasi bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga proyek politik kedaulatan," tulis seorang ekonom dalam laporan terbarunya.

Namun, jalan menuju sistem moneter multipolar tidaklah mulus. Perbedaan kepentingan di dalam BRICS sendiri menjadi tantangan tersendiri. India, misalnya, masih menjaga hubungan strategis dengan AS dan enggan sepenuhnya meninggalkan dolar. Sementara itu, negara-negara anggota baru seperti Arab Saudi dan UEA memiliki kepentingan ekonomi yang kompleks dengan Washington.

Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dapat memanfaatkan momentum dedolarisasi untuk memperkuat kerja sama keuangan regional, termasuk melalui Local Currency Settlement yang telah dijalin dengan sejumlah negara. Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang dapat merugikan stabilitas ekonomi domestik.

Yang jelas, kepemimpinan China di BRICS 2027 akan menjadi babak baru dalam pertarungan geopolitik dan geoekonomi global. Hegemoni dolar AS tidak akan runtuh dalam semalam, tetapi fondasinya tengah digoyang oleh kekuatan-kekuatan yang semakin terorganisir. Dunia sedang menyaksikan lahirnya tatanan keuangan yang lebih beragam, dan siapa pun yang mengabaikan tren ini berisiko tertinggal dalam peta kekuatan ekonomi abad ke-21.