Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin adalah Bupati Bogor periode 2018–2023 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Bogor. Namun, masa jabatannya terhenti pada 2022 setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap audit keuangan daerah, yang kemudian membawanya ke kursi pesakitan dan menghancurkan karier politiknya.

Profil dan Latar Belakang

Hj. Ade Yasin, S.H., M.H., lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 1 Mei 1972. Ia menamatkan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor dan kemudian meraih gelas magister hukum dari Universitas Jayabaya. Sebelum menjadi bupati, Ade Yasin membangun karier politiknya di legislatif. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor selama tiga periode berturut-turut (2004–2014) dari PPP. Pada dua periode terakhirnya, ia dipercaya menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2009–2014 dan 2014–2018).

Pada Pilkada Kabupaten Bogor 2018, Ade Yasin maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Iwan Setiawan, seorang kader Partai Gerindra. Diusung oleh koalisi besar yang terdiri atas PPP, Gerindra, Demokrat, dan PAN, pasangan ini memperoleh 40,76 persen suara dan mengalahkan dua pasangan lainnya. Ade Yasin resmi dilantik sebagai Bupati Bogor pada 30 Desember 2018 untuk masa jabatan 2018–2023.

Program Unggulan dan Kinerja

Di awal masa kepemimpinannya, Ade Yasin mengusung visi “Bogor Beriman” (Berdaulat, Maju, Agamis, dan Nyaman). Meski masa jabatannya terbilang singkat, ia sempat meluncurkan sejumlah program unggulan yang menyentuh pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan.

1. Program Bogor Cerdas
Program ini memperluas cakupan bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mencatat, pada 2021 terdapat 18.500 penerima beasiswa mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi, dengan total anggaran mencapai Rp 32 miliar. Beasiswa tersebut mencakup biaya sekolah, alat tulis, hingga bantuan hidup bagi mahasiswa. Selain itu, pemerintah kabupaten membangun tiga sekolah baru dan merenovasi 45 ruang kelas di wilayah selatan Bogor yang minim akses pendidikan.

2. One Pesantren One Product (OPOP)
Untuk memberdayakan ekonomi berbasis pesantren, Ade Yasin meluncurkan program OPOP pada 2019. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan modal bergulir bagi pesantren di Bogor. Hingga 2021, tercatat 127 pesantren memperoleh bantuan modal usaha rata-rata Rp 50 juta per pesantren, dengan fokus pada produk makanan olahan, pertanian organik, dan kerajinan. Pendapatan rata-rata pesantren binaan meningkat 30 persen, dan program ini diklaim mampu menciptakan lebih dari 1.200 lapangan kerja baru di lingkungan pesantren.

Di sektor kesehatan, Ade Yasin mendorong cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 96,4 persen dari total penduduk pada akhir 2021, di atas rata-rata nasional. Pemerintah juga membangun tiga rumah sakit pratama di Kecamatan Jonggol, Cibungbulang, dan Gunungsindur untuk mendekatkan layanan kesehatan ke wilayah pinggiran.

Tantangan dan Kontroversi

Masa jabatan Ade Yasin tidak lepas dari ujian berat. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 memaksa Pemerintah Kabupaten Bogor menggeser sebagian besar anggaran ke penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Refocusing anggaran mencapai Rp 450 miliar dan sempat memicu kelambatan proyek infrastruktur. Meski demikian, vaksinasi massal berhasil menjangkau 2,1 juta warga hingga akhir 2021.

Namun, sorotan paling tajam justru datang dari kasus korupsi yang menjerat sang bupati sendiri. Pada 27 April 2022, KPK menangkap Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan di kantor Bupati Bogor, Cibinong. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar dari sejumlah pihak swasta agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penggeledahan, penyidik menyita uang tunai Rp 1,2 miliar yang disembunyikan di ruang kerjanya.

Kasus ini langsung mengakhiri karier politiknya. Ade Yasin diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Bupati Iwan Setiawan diangkat sebagai pelaksana tugas. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Oktober 2022 menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. PPP pun memecatnya dari keanggotaan partai. Kontroversi ini tidak hanya mencoreng citra pribadi Ade Yasin, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah. Hingga kini, jejak rekam Ade Yasin lebih dikenang karena skandal hukum yang mengakhiri jabatannya ketimbang program-program yang sempat ia canangkan.