Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

Dadang Supriatna resmi menjabat sebagai Bupati Bandung sejak 26 April 2021, menggandeng Sahrul Gunawan sebagai wakilnya. Pria kelahiran 10 Desember 1971 ini melenggang ke kursi orang nomor satu Kabupaten Bandung setelah memenangi Pilkada 2020 dengan perolehan suara dominan, yakni 56,1 persen, mengungguli tiga pasangan calon lainnya. Dadang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung periode 2016–2021, mendampingi Bupati Dadang M. Naser. Kiprahnya di birokrasi dan politik lokal cukup panjang, membentuk sosok yang memahami seluk-beluk pemerintahan daerah.

Profil dan Latar Belakang

Dadang Supriatna menempuh pendidikan menengah di STM Pembangunan Bandung sebelum melanjutkan ke jenjang sarjana. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) STEMBI Bandung pada 2002, kemudian memperdalam ilmu pemerintahan dengan meraih Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagraha pada 2018, serta gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari institusi yang sama pada 2023.

Sebelum terjun ke politik, Dadang adalah pengusaha di bidang kontraktor dan properti. Karir politiknya dimulai dari bawah: ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa di desa kelahirannya selama dua periode, lalu menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB. Pengalaman sebagai kepala desa dan legislator memberinya fondasi kuat dalam memahami aspirasi masyarakat akar rumput. Pada 2016, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung, posisi yang menjadi batu loncatan signifikan menuju tampuk kepemimpinan tertinggi di kabupaten tersebut.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak awal kepemimpinannya, Dadang Supriatna mencanangkan visi pembangunan berlabel Bedas — akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Visi ini diwujudkan melalui sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu program andalannya adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Plus, yang memberikan perlindungan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Bandung. Per akhir 2024, cakupan Jamkesda Plus telah menjangkau lebih dari 1,3 juta jiwa atau sekitar 34 persen dari total penduduk Kabupaten Bandung yang berjumlah sekitar 3,8 juta jiwa. Program ini melengkapi JKN-KIS sehingga nyaris seluruh penduduk memiliki akses layanan kesehatan dasar tanpa hambatan biaya.

Di sektor ekonomi, Pemkab Bandung di bawah Dadang meluncurkan program 10.000 Wirausaha Baru yang ditargetkan rampung dalam lima tahun masa jabatan. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 6.800 pelaku usaha mikro telah menerima pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan melalui kolaborasi dengan perbankan dan koperasi. Program ini diklaim berhasil menekan angka pengangguran terbuka dari 8,3 persen pada 2021 menjadi 6,1 persen pada 2024.

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bandung menggenjot pembangunan dan perbaikan jalan desa. Pada periode 2021–2024, tercatat lebih dari 1.200 kilometer jalan desa telah diaspal dan diperbaiki, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,8 triliun yang bersumber dari APBD dan dana transfer pusat. Selain itu, program bedah rumah tidak layak huni telah menjangkau 4.500 unit rumah warga berpenghasilan rendah.

Tantangan dan Kontroversi

Meski sejumlah program mendapat apresiasi, kepemimpinan Dadang Supriatna tidak lepas dari kritik dan sorotan. Sejumlah kalangan menilai bahwa proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan Alun-Alun Bandung yang baru dan renovasi pasar tradisional, belum sepenuhnya transparan dalam proses lelang dan pelaksanaannya. Isu kedekatan dengan kontraktor tertentu — mengingat latar belakang Dadang sebagai pengusaha di bidang serupa — kerap mencuat di forum-forum publik dan media lokal.

Kontroversi lain yang mencuat adalah pengelolaan anggaran dana desa. Beberapa kepala desa mengeluhkan intervensi yang terlalu kuat dari pemerintah kabupaten dalam menentukan alokasi dan prioritas penggunaan dana desa, yang menurut mereka mengurangi otonomi desa sebagaimana diamanatkan undang-undang. Persoalan ini sempat memicu ketegangan antara Pemkab Bandung dan asosiasi kepala desa pada 2023, meskipun kemudian mereda setelah dilakukan mediasi.

Tantangan struktural yang masih membayangi adalah kemacetan lalu lintas kronis di kawasan perkotaan seperti Soreang dan Baleendah, serta penanganan banjir musiman di wilayah selatan yang belum sepenuhnya tuntas. Dadang berkomitmen menyelesaikan persoalan ini melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, namun hasil konkretnya masih dinanti publik.