BRI Bantu Eks TKI Kembangkan Usaha, Kejagung Tangkap Mantan Menteri

Jakarta, Beritainti.com – Dua peristiwa besar mewarnai pemberitaan nasional hari ini. Di satu sisi, semangat pemberdayaan ekonomi menghangat melalui kisah Rosyidah, seorang purna pekerja migran Indonesia (PMI) yang sukses mengembangkan usaha olahan hasil laut berkat pendampingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di sisi lain, langkah tegas penegakan hukum kembali ditunjukkan Kejaksaan Agung RI dengan menangkap seorang mantan menteri dan menyita brankas berisi uang tunai senilai Rp4,14 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Kedua berita ini mencerminkan dinamika negeri: upaya inklusi keuangan yang menyentuh akar rumput, sekaligus komitmen pemerintah membersihkan aparatur dari praktik korupsi. Berikut adalah rangkaian peristiwa penting yang perlu Anda ketahui.

BRI Peduli: Menyalakan Asa Rosyidah, Purna PMI yang Kini Jadi Pengusaha Sukses

Rosyidah, seorang perempuan asal Sulawesi yang sempat bekerja sebagai tenaga kerja migran di Taiwan, memutuskan pulang ke kampung halaman setelah kontraknya selesai. Alih-alih bersantai, ia memilih merintis usaha olahan hasil laut bernama C'milzea. Namun, modal dan pengetahuan bisnis menjadi tantangan besar.

Melalui program BRI Peduli, Rosyidah mendapatkan pelatihan manajemen usaha serta akses permodalan dengan bunga ringan. "Saya tidak menyangka bisa sejauh ini. Kini produk saya sudah dipasarkan hingga ke luar pulau," ujarnya saat ditemui tim CSR BRI, Kamis (19/7/2026).

Beberapa poin kunci dari program pemberdayaan ini meliputi:

• Pelatihan Produksi dan Pengemasan: Rosyidah diajarkan teknik pengolahan hasil laut agar lebih higienis dan tahan lama.
• Bantuan Modal Usaha: Ia mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp15 juta tanpa agunan.
• Pendampingan Pemasaran Digital: BRI membantu pembuatan akun e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Program BRI Peduli sendiri telah menjangkau lebih dari 5.000 pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2026. Rosyidah adalah salah satu bukti bahwa mantan pekerja migran pun bisa menjadi pengusaha tangguh di tanah air.

Kejagung Bongkar Korupsi Mantan Menteri: Brankas Miliaran Disita

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang mantan menteri yang tidak disebutkan namanya. Dalam penggeledahan di kediaman tersangka di Jakarta Selatan, penyidik menemukan satu brankas yang tersembunyi di balik lemari. Saat dibuka paksa, brankas tersebut berisi uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang asing yang jika dikonversikan mencapai Rp4,14 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Febri Ardiansyah, dalam konferensi pers pada Jumat (19/7/2026) menjelaskan kronologi penangkapan:

1. Penyidik melakukan penyelidikan selama 3 bulan atas dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.
2. Tersangka diamankan di sebuah hotel di Jakarta Barat, Rabu malam, tanpa perlawanan berarti.
3. Penggeledahan dilakukan di dua lokasi: kantor milik tersangka dan kediaman pribadinya.
4. Selain brankas berisi uang tunai, petugas juga menyita 5 unit mobil mewah, sertifikat tanah seluas 2 hektare, dan dokumen transaksi keuangan mencurigakan.

Total aset yang diamankan sementara mencapai Rp105 miliar. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Febri menegaskan, "Kami tidak akan berhenti pada satu tersangka. Masih ada pihak lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan."

Dua Sisi Mata Uang Pembangunan Nasional

Kisah Rosyidah dan penangkapan mantan menteri memberikan pelajaran berharga. Di satu sisi, semangat kewirausahaan didorong melalui akses perbankan yang inklusif sehingga ribuan orang bisa bangkit. Di sisi lain, penindakan hukum yang tanpa pandang bulu menjadi obat pahit namun perlu untuk membersihkan lingkungan birokrasi.

Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Andi Gumilang, menilai bahwa program seperti BRI Peduli adalah kunci untuk menekan angka pengangguran dan kesenjangan. "Ketika mantan TKI bisa membuka usaha, itu artinya remitansi mereka tidak hanya dipakai konsumtif tetapi produktif," jelasnya. Sementara itu, penangkapan pejabat korup memberikan sinyal bahwa risiko hukum bagi pelaku korupsi sangat tinggi.

Berikut adalah 3 pertanyaan umum yang sering diajukan terkait kedua peristiwa ini: