Bakom Ungkap Dua Modal Utama Jadi Komisaris BUMN: Perspektif Kolektif dan Keberanian

Jakarta - Publik belakangan ini menyoroti penunjukan sejumlah komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kecaman dan pertanyaan muncul karena banyak figur yang dianggap tidak memiliki pengalaman spesifik sesuai dengan inti bisnis perusahaan pelat merah yang diawasinya. Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan resmi mengenai filosofi di balik pemilihan para komisaris tersebut. Menurut laporan yang dihimpun media kami, Qodari menegaskan bahwa penunjukan ini bukanlah tanpa perhitungan, melainkan sebuah strategi untuk menyuntikkan perspektif baru dalam rangka mengawal agenda strategis pemerintah.

Bukan Sekadar Ahli Teknis, tapi Penyedia Perspektif

Qodari mencoba meredam kritik dengan menjelaskan dua modal dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan dewan pengawas BUMN. Ia menepis anggapan bahwa seorang komisaris harus selalu berasal dari latar belakang praktisi yang linear dengan bidang usaha korporasi. Sebaliknya, Bakom menilai bahwa keragaman latar belakang mampu menghadirkan dimensi pengawasan yang lebih kaya dan solusi yang out of the box.

"Saya sendiri pernah menjadi komisaris di salah satu BUMN. Kalau dilihat dari latar belakang, mungkin saya bukan orang yang mengerti teknis bisnis itu, tetapi saya hadir di sana untuk memberikan alternatif solusi dari sudut pandang lain," ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang dikutip Beritainti.com, Jumat (30/5/2025).

Modal dasar pertama yang diungkapkan oleh Qodari adalah kemampuan untuk membawa perspektif kolektif. Seorang komisaris dari latar belakang non-teknis dinilai justru efektif dalam mencegah terjadinya "kebutaan korporasi" atau groupthink yang sering melanda manajemen dan dewan yang terlalu homogen. Dengan adanya figur dari luar lingkaran industri, dewan komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas anggaran yang kaku, melainkan menjadi ruang dialektika untuk memandang sebuah permasalahan dari 360 derajat.

Keberanian Mengawal Agenda Pemerintah

Modal dasar kedua adalah keberanian untuk mengawal agenda pemerintah di dalam tubuh BUMN. Qodari menekankan bahwa BUMN adalah kepanjangan tangan negara yang harus selaras dengan visi pembangunan, bukan entitas bisnis murni yang bergerak tanpa arah kebijakan. Oleh karena itu, kehadiran komisaris yang paham arsitektur kebijakan pemerintahan menjadi krusial sebagai jembatan komunikasi. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap aksi korporasi tidak keluar dari koridor kepentingan nasional, meskipun secara teknis bisnis dijalankan oleh direksi yang profesional.

Media kami mencatat, pendekatan ini mengubah paradigma lama yang menempatkan jabatan komisaris semata-mata sebagai hadiah politik atau posisi pensiunan teknokrat. Bakom berargumen bahwa di tengah disrupsi global, perusahaan pelat merah membutuhkan pengawas dengan intuisi sosial-politik yang kuat. "Perusahaan jadi punya banyak perspektif dalam memandang masalah dan mencari solusi," tegas Qodari.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap publik dapat memahami bahwa efektivitas pengawasan di BUMN tidak melulu diukur dari kesamaan ijazah dengan lini bisnis, melainkan dari seberapa besar kontribusi kognitif yang bisa diberikan untuk menjaga aset strategis negara.