B50 Mulai 1 Juli Diklaim Bisa Hemat Devisa Rp 157 Triliun

Beritainti.com — Pemerintah resmi akan menerapkan kebijakan bahan bakar biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Bahan bakar jenis baru ini merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen, meningkat dari sebelumnya yang baru mencapai B40.

Kebijakan tersebut diklaim mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan devisa negara. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa penerapan B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun sepanjang tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan Anggia dalam acara yang digelar Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi B40 pada tahun sebelumnya menjadi pijakan optimistis terhadap program B50.

"Kalau kita berbicara di tahun lalu di 2025 dengan implementasi B40 saja kita sudah bisa berhasil melakukan penghematan devisa sebesar Rp 133 triliun rupiah. Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp 157,28 triliun," terang Anggia.

Menurut laporan yang diterima media kami, peningkatan persentase campuran minyak sawit dalam solar ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Dengan semakin besarnya komposisi bahan baku nabati dalam negeri, kebutuhan akan solar impor dapat ditekan secara drastis.

Program biodiesel sendiri telah berjalan secara bertahap di Indonesia. Dari B20, kemudian B30, lalu B40 yang diimplementasikan pada 2025, dan kini melangkah ke B50 di tahun 2026. Setiap peningkatan persentase campuran memberikan kontribusi penghematan devisa yang semakin besar.

Selain aspek penghematan devisa, kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit domestik. Permintaan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani dan memperkuat hilirisasi produk sawit nasional.

Meski demikian, implementasi B50 membutuhkan kesiapan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Mulai dari penyesuaian spesifikasi mesin kendaraan, fasilitas pencampuran, hingga rantai distribusi di lapangan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan telah mempersiapkan seluruh aspek teknis tersebut agar transisi menuju B50 dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan bahan bakar ke masyarakat.