Alasan Purbaya Sidak Pabrik Baja China: Diduga Kurang Bayar Pajak

Beritainti.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik baja milik perusahaan asal China di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (25/6/2026). Langkah tegas ini diambil setelah adanya indikasi awal bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan kurang bayar pajak yang signifikan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, sidak ini merupakan respons atas temuan ketidaksesuaian antara skala operasional perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan kepada otoritas fiskal. Data yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang sangat besar dari pabrik tersebut tidak diiringi dengan pembayaran pajak yang proporsional.

Ketidaksesuaian Skala Usaha dan Pajak

Dalam keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa terdapat gap yang lebar antara volume produksi baja, nilai penjualan yang diduga tinggi, dengan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak-pajak lainnya. Indikasi ini menguat setelah adanya pencocokan data internal kementerian dengan informasi dari pihak ketiga.

"Indikasi awal menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang dilaporkan belum sepenuhnya merefleksikan besaran aktivitas ekonomi sebenarnya dari perusahaan tersebut," bunyi keterangan resmi Kemenkeu yang dikutip Beritainti.com.

Sidak yang dipimpin langsung oleh Menkeu Purbaya ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tim pemeriksa langsung meninjau fasilitas produksi dan bagian administrasi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal terkait modus operandi yang mungkin digunakan untuk menekan beban pajak. Modus seperti manipulasi harga transfer, penggelembungan biaya, atau pelaporan penjualan yang tidak akurat kerap ditemukan dalam kasus serupa di sektor manufaktur.

Kehadiran pabrik baja asal China di Indonesia memang terus menjadi sorotan, terutama terkait praktik bisnis dan kepatuhan perpajakan. Sejumlah kalangan menilai pengawasan lebih ketat diperlukan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan penerimaan negara yang optimal. Langkah Menteri Purbaya ini pun dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penghindaran pajak, terutama oleh investor asing yang menikmati pasar domestik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan baja tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus mendalami temuan di lapangan dan akan menindaklanjuti dengan audit forensik jika diperlukan.