YOGYAKARTA — Anggota DPRD DIY Terdata Rentan Miskin dalam DTSEN

Sebuah kejanggalan krusial dalam sistem pendataan sosial nasional kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lisman Puja Kesuma, mendapati namanya masuk ke dalam kategori Desil 4 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kategori tersebut secara teknis mengklasifikasikan dirinya sebagai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan miskin dan berhak menerima berbagai bentuk intervensi bantuan sosial dari pemerintah.

Temuan ini menjadi preseden buruk yang memperlihatkan rapuhnya akurasi basis data kependudukan serta bantuan sosial di Indonesia. Sebagai pejabat publik dengan Take Home Pay (THP) yang tergolong tinggi dan aset yang memadai, masuknya nama seorang legislator ke dalam desil bawah menggambarkan adanya bias dan kekacauan metodologi dalam verifikasi lapangan maupun validasi data tingkat pusat.

"Saya sangat terkejut saat mengetahui data diri saya tercatat di Desil 4 DTSEN. Bagaimana bisa seorang anggota DPRD masuk kategori rentan miskin? Ini membuktikan ada masalah mendasar dalam pemutakhiran data sosial kita," ujar Lisman Puja Kesuma saat mengonfirmasi temuan tersebut.

Anomali Klasifikasi Desil dan Carut-Marut Data Nasional

Untuk memahami seberapa jauh penyimpangan ini terjadi, perlu dicermati pembagian tingkatan kesejahteraan dalam DTSEN maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah membagi strata ekonomi masyarakat menjadi 10 kelompok (desil), di mana desil terendah merepresentasikan tingkat kesejahteraan paling minim:

Fakta bahwa seorang anggota dewan terakomodasi dalam Desil 4 menunjukkan indikasi kuat terjadinya kesalahan inklusi (inclusion error). Fenomena ini merujuk pada kondisi ketika individu yang secara finansial mampu justru terdaftar sebagai sasaran program perlindungan sosial. Sebaliknya, kondisi ini kerap berbanding lurus dengan kesalahan eksklusi (exclusion error), yakni masyarakat miskin ekstrem yang justru luput dari pendataan.

Dampak Sistemik Terhadap Efektivitas Bantuan Sosial

Analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa ketidakakuratan data seperti ini tidak sekadar masalah administratif, melainkan memicu kebocoran anggaran negara (budget leakage) yang sangat besar. Berdasarkan evaluasi dari berbagai lembaga audit independen, ketidakakuratan basis data menyebabkan penyaluran subsidi listrik, Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, hingga jaminan kesehatan nasional menjadi tidak tepat sasaran.

Faktor-faktor yang diduga menjadi pemicu utama anomali data ini antara lain:

• Pendataan Lapangan yang Tidak Aktual: Petugas survei kerap menggunakan data lama atau melakukan validasi tanpa verifikasi faktual di lapangan.
• Minimnya Interoperabilitas Data: Belum terintegrasinya data DTSEN secara real-time dengan data Ditjen Pajak, perbankan, dan data kepemilikan aset daerah.
• Mekanisme Musdes/Muskel yang Formalitas: Musyawarah Desa atau Kelurahan yang seharusnya menjadi benteng verifikasi warga miskin sering kali tidak berjalan secara obyektif.

Desakan Reformasi dan Integrasi Data Lintas Sektor

Kasus yang menimpa anggota DPRD DIY ini harus dijadikan momentum evaluasi total bagi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah. Pendataan tunggal melalui DTSEN yang dicanangkan untuk menyatukan seluruh program bansos wajib menerapkan verifikasi berlapis berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang teringrasi dengan data kepemilikan kendaraan dan pajak penghasilan.

Jika pejabat negara saja bisa lolos ke dalam daftar warga rentan miskin, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola bantuan sosial akan tergerus. Digitalisasi data dan transparansi verifikasi publik merupakan syarat mutlak agar anggaran triliunan rupiah untuk pengetasan kemiskinan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan terserap oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mapan.