Vietnam Usulkan Pangkas Pajak Penghasilan 30 Persen bagi Usaha Kecil

Pemerintah Vietnam mengusulkan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) sebesar 30 persen bagi pelaku usaha dan perusahaan kecil untuk tahun 2026 dan 2027. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tengah dibidik pemerintah Hanoi.

Usulan tersebut menjadi sorotan karena menyasar langsung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Vietnam. UMKM diperkirakan mencakup sekitar 97 hingga 98 persen dari total perusahaan di Vietnam dan menyerap lebih dari separuh tenaga kerja nasional. Artinya, setiap kebijakan perpajakan yang menyentuh segmen ini akan berdampak langsung pada jutaan keluarga pekerja di negara berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa tersebut.

Rincian Kebijakan Pemangkasan Pajak

Berdasarkan usulan yang beredar, pemangkasan sebesar 30 persen tersebut akan diterapkan pada PPh yang terutang oleh pelaku usaha dan perusahaan kecil selama dua tahun berturut-turut, yakni 2026 dan 2027. Dengan kata lain, wajib pajak dalam kategori ini hanya perlu membayar 70 persen dari nilai PPh normal mereka selama periode kebijakan berlangsung.

Skema ini memberi gambaran yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan tarif efektif. Sebagai ilustrasi, tarif pajak penghasilan badan di Vietnam saat ini berada di level 20 persen. Jika pemangkasan 30 persen diterapkan, tarif efektif yang harus ditanggung perusahaan kecil bisa turun ke kisaran 14 persen. Namun, rincian teknis seperti batasan omzet dan kriteria "perusahaan kecil" masih menunggu kepastian dari regulasi lanjutan yang akan diterbitkan pemerintah.

Kebijakan ini bukan yang pertama kali diambil Hanoi untuk menopang dunia usaha. Sebelumnya, pemerintah Vietnam juga telah menerapkan pemangkasan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen untuk sejumlah kelompok barang dan jasa, sebuah langkah yang beberapa kali diperpanjang demi menjaga daya beli masyarakat. Pola yang sama kini coba diterapkan melalui pemangkasan PPh bagi pelaku usaha kecil, dengan harapan efeknya lebih terasa langsung di kantong para pengusaha.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Ekonomi

Para pengamat menilai kebijakan ini datang pada waktu yang tepat. Sektor UMKM di Vietnam masih menghadapi tekanan dari tingginya biaya bahan baku, suku bunga, dan lemahnya permintaan global. "Pemangkasan pajak 30 persen akan memberi ruang napas bagi pelaku usaha untuk berinvestasi kembali, baik untuk ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja baru", ujar seorang analis ekonomi yang memantau perkembangan kawasan Asia Tenggara.

"Bagi pelaku usaha kecil, uang yang tersisa dari penghematan pajak sering kali menjadi pembeda antara bertahan dan tutup usaha," kata seorang analis kebijakan fiskal di Hanoi. "Kebijakan ini datang pada waktu yang tepat."

Di sisi lain, pemangkasan pajak juga berarti berkurangnya penerimaan negara. Pemerintah Vietnam diperkirakan harus mengelola celah fiskal tersebut dengan hati-hati, terutama karena belanja negara untuk infrastruktur dan program sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, usulan ini dipastikan akan dibahas secara ketat di parlemen sebelum disahkan menjadi kebijakan resmi, dan bukan mustahil mengalami penyesuaian pada tahap pembahasan.

Dari sisi pertumbuhan, Vietnam selama beberapa tahun terakhir tampil sebagai salah satu ekonomi dengan laju pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, didorong oleh ekspor manufaktur dan arus investasi asing langsung yang deras. Pemerintah Hanoi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2026, dan dukungan fiskal kepada sektor usaha kecil diyakini menjadi salah satu instrumen kunci untuk mencapai target tersebut tanpa mengorbankan sektor lain.

Harapan Pelaku Usaha dan Pelajaran bagi Kawasan

Di kalangan pelaku usaha, usulan ini disambut optimistis. Banyak yang berharap kebijakan tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya melalui proses administrasi yang sederhana dan cepat. Birokrasi perpajakan yang rumit kerap menjadi keluhan utama usaha kecil di berbagai negara, termasuk Vietnam, sehingga kemudahan prosedur menjadi syarat penting keberhasilan kebijakan ini.

Langkah Vietnam ini juga menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara, tempat sejumlah negara tengah berlomba memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi dan menyelamatkan usaha kecil. Perbandingan kebijakan semacam ini kerap menjadi bahan kajian bagi negara tetangga, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan serupa dalam mendorong sektor UMKM agar naik kelas di tengah persaingan ekonomi regional.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap tingkat kelangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan keberanian pelaku usaha kecil untuk tumbuh. Jika berjalan sesuai rencana, pemangkasan pajak 30 persen ini bisa menjadi salah satu kebijakan pro-UMKM yang paling berdampak dalam sejarah fiskal Vietnam dan menjadi rujukan bagi negara lain di kawasan.