SEOUL — Majelis Nasional Korea Selatan menggelar upacara peringatan Hari Konstitusi ke-78

Perayaan kali ini digelar di dalam kompleks parlemen dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sekaligus menandai hari bersejarah ketika Konstitusi Republik Korea pertama kali diumumkan pada 17 Juli 1948. Dokumen dasar tersebut menjadi fondasi hukum yang menegaskan prinsip demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Latar Belakang Historis Konstitusi 1948

Sebelum upacara peringatan resmi dimulai, para peserta diajak mengenang perjuangan bangsa Korea dalam menyusun dasar negara setelah berakhirnya masa penjajahan Jepang. Pada 17 Juli 1948, Konstitusi pertama Korea Selatan dirumuskan oleh Majelis Nasional Konstituante yang terdiri dari 198 anggota hasil pemilihan umum pertama di negara itu. Dokumen tersebut kemudian disahkan oleh Presiden Syngman Rhee sebagai tonggak berdirinya pemerintahan nasional yang modern.

Sejak saat itu, Konstitusi Korea Selatan telah mengalami beberapa kali revisi besar untuk menyesuaikan dinamika politik dan sosial. Revisi paling signifikan terjadi pada 1987 ketika amandemen demokratis mengakhiri era otoritarianisme militer dan membuka jalan bagi pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Amandemen tersebut juga menegaskan pembatasan masa jabatan presiden menjadi lima tahun sekali masa jabatan, sebuah perlindungan penting terhadap kemungkinan kekuasaan absolut.

Rangkaian Upacara di Kompleks Parlemen

Upacara peringatan tahun ini berlangsung secara hybrid dengan menggabungkan kehadiran fisik terbatas dan siaran daring. Berikut rangkaian kegiatan yang tercatat selama perayaan berlangsung:

1. Pembukaan oleh Ketua Majelis Nasional: Upacara dimulai dengan sambutan resmi dari pimpinan parlemen yang menekankan perlunya menjaga integritas konstitusional di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.
2. Pembacaan deklarasi demokrasi: Para anggota parlemen dari berbagai fraksi menyampaikan komitmen bersama untuk menghormati nilai-nilai konstitusi, termasuk perlindungan hak warga negara dan kebebasan berpendapat.
3. Penghormatan kepada veteran demokrasi: Sejumlah tokoh pergerakan demokrasi Korea Selatan diberikan penghargaan khusus atas kontribusi mereka dalam memperjuangkan amandemen konstitusi 1987 dan penegakan supremasi hukum.
4. Diskusi panel kebangsaan: Para pakar hukum tata negara, aktivis hak asasi manusia, dan perwakilan generasi muda mengadakan dialog terbuka mengenai tantangan konstitusionalisme di era digital dan disinformasi.
5. Penandatanganan komitmen bersama: Pimpinan lembaga negara menandatangani deklarasi bersama untuk memperkuat sistem pemerintahan berdasarkan hukum serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif.

Makna Politik dan Sosial Hari Konstitusi

Hari Konstitusi di Korea Selatan bukan sekadar peringatan formalitas hukum, melainkan momen introspeksi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi berbagai ujian terhadap institusi demokratisnya, mulai dari skandal korupsi tingkat tinggi hingga polarisasi politik yang semakin dalam. Upacara di Majelis Nasional menjadi ajang untuk merekatkan kembali kesepakatan kolektif bahwa konstitusi adalah payung tertinggi yang melindungi setiap warga negara.

Para analisis politik di Seoul menilai bahwa perayaan tahun ini memiliki nuansa khusus mengingat Korea Selatan tengah bersiap menuju siklus politik baru dengan berbagai agenda reformasi struktural yang menanti. Isu-isu seperti pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara kembali mengemuka dalam pidato-pidato selama upacara.

Selain itu, peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi publik untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Aktivis masyarakat sipil yang hadir secara virtual menyoroti perlunya penegakan pasal-pasal konstitusi terkait kesetaraan gender dan perlindungan pekerja sebagai bagian dari pembaruan legislasi nasional yang lebih inklusif.

Pesan Rekonsiliasi dan Penegakan Hukum

Dalam sambutan penutup, pimpinan Majelis Nasional menegaskan bahwa demokrasi Korea Selatan merupakan hasil perjuangan generasi yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menyerukan agar seluruh anggota parlemen dan pemerintahan kembali ke semangat asli konstitusi, yakni negara yang berdaulat, merdeka, dan demokratis. Pesan tersebut diterima sebagai pengingat bahwa stabilitas konstitusional adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Acara ditutup dengan penyerahan karangan bunga dan sesi foto bersama para pejabat negara yang hadir. Meski dilaksanakan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, perayaan Hari Konstitusi ke-78 di Seoul berhasil menyampaikan signal kuat bahwa lembaga demokrasi Korea Selatan tetap kokoh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

[SOCIAL_TWEET]: Majelis Nasional Korea Selatan rayakan Hari Konstitusi ke-78 dengan komitmen perkuat demokrasi dan supremasi hukum 🇰🇷📜 #ConstitutionDay #KoreaSelatan [SOCIAL_TG]: 🇰🇷 Majelis Nasional Korea Selatan gelar upacara Hari Konstitusi ke-78. Refleksi demokrasi, penegakan hukum, dan komitmen bersama para pemangku kepentingan negara. Simak rangkaian acara dan maknanya di artikel berikut.