SEOUL — Korea Selatan Desak AS Kembalikan Kendali Perang Militer

Langkah Korea Selatan untuk menegakkan kedaulatan militer secara penuh memasuki babak baru yang krusial. Calon Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kang Shin-chul, secara terbuka menegaskan bahwa proses pengalihan Hak Kendali Operasional Masa Perang (Wartime Operational Control atau OPCON) dari Amerika Serikat harus diselesaikan berdasarkan prinsip "tanpa syarat tambahan". Pernyataan strategis ini mempertegas komitmen Seoul untuk mengakhiri struktur komando militer unik yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun di Semenanjung Korea.

Dalam dokumen tertulis menjelang uji kepatutan dan kelayakan di Majelis Nasional, Kang menyoroti pentingnya mempercepat transisi kepemimpinan militer tanpa mengubah kerangka kerja awal yang telah disepakati oleh kedua negara sekutu. Menurut analisisnya, kemunculan klausul atau persyaratan baru yang fleksibel di luar kesepakatan dasar hanya akan memperpanjang penundaan pengalihan wewenang komando tersebut.

"Pengalihan OPCON harus berjalan secara konsisten sesuai kesepakatan dasar tanpa dibebani oleh syarat-syarat tambahan baru yang berpotensi memperlambat penegakan kedaulatan pertahanan nasional," ujar Kang Shin-chul dalam pernyataan resminya di Seoul.

Dinamika Alih Komando dan Penilaian Kesiapan Militer

Secara historis, sejak Perang Korea, struktur komando tertinggi saat kondisi perang berskala penuh berada di bawah Komando Pasukan Gabungan (CFC) yang dipimpin oleh jenderal berbintang empat dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dalam rencana transisi yang disepakati sebelumnya, peralihan OPCON kepada jenderal Korea Selatan harus memenuhi tiga kondisi utama:

• Penguasaan kapabilitas kunci militer Korea Selatan untuk memimpin pertahanan gabungan sekutu.
• Kemampuan merespons dan menanggulangi ancaman nuklir serta rudal Korea Utara sejak tahap awal.
• Kondisi lingkungan keamanan regional di Asia Timur yang kondusif bagi proses transisi.

Tabel analitis berikut menggambarkan perbandingan struktur komando masa perang saat ini dengan skema yang dirancang pasca-pengalihan OPCON:

Tantangan Geopolitik dan Implikasi Aliansi Seoul-Washington

Para pengamat militer menilai bahwa isu pengalihan OPCON bukan sekadar formalitas teknis, melainkan simbol kedaulatan nasional yang sangat sensitif secara politik. Washington sejauh ini cenderung bersikap hati-hati, terutama mengingat agresivitas program nuklir dan Uji Coba Rudal Balistik Pyongyang yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pihak AS menekankan pentingnya verifikasi Kesiapan Operasional Penuh (Full Operational Capability atau FOC) sebelum penyerahan komando secara resmi dilakukan.

Namun, dari sudut pandang Seoul, penetapan standar yang dapat berubah-ubah di tengah jalan mengancam kepastian jadwal pengalihan. Pengamat pertahanan menekankan bahwa Korea Selatan terus memperkuat sistem pertahanan udara terintegrasi, jaringan intelijen mandiri (ISR), serta kemampuan serangan balasan presisi melalui doktrin Kill Chain untuk membuktikan kesiapan mereka.

Di sisi lain, memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat tetap menjadi pilar utama strategi pertahanan Korea Selatan. Kang Shin-chul menegaskan bahwa pengalihan komando ini tidak akan mengikis komitmen pertahanan bersama maupun payung nuklir AS (extended deterrence), melainkan akan mentransformasi aliansi menjadi kemitraan pertahanan yang lebih seimbang, mandiri, dan berkesinambungan di kawasan Indo-Pasifik.