Rapat di DPR, Pakar Ungkap Modus Kecurangan SPMB yang Makin Canggih

Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat panitia kerja (panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Rapat ini secara khusus menyoroti maraknya praktik kecurangan yang terus berkembang dalam pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi negeri.

Salah satu narasumber yang hadir, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof Nizam, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan-temuan terbaru di lapangan. Menurutnya, modus operandi yang digunakan para pelaku kecurangan kini semakin canggih dan sulit dideteksi dengan metode pengawasan konvensional.

Prof Nizam secara gamblang mengungkapkan bahwa upaya manipulasi dalam seleksi masuk perguruan tinggi telah memasuki dimensi baru yang mengkhawatirkan. Kecanggihan perangkat yang digunakan, menurut dia, menunjukkan adanya pasar gelap layanan kecurangan yang terorganisir dengan baik.

"Kecurangan di dalam seleksi masuk, itu makin lama makin canggih. Kemarin, tahun ini misalnya ditemukan ada yang menggunakan mikrofon miniatur yang bisa ditanam di dalam telinga dan sebagainya. Ini sungguh semakin luar biasa kecurangan yang dilakukan," ucap Nizam dalam paparannya di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, pakar pendidikan tinggi ini mendorong agar penyelenggara SPMB segera memperkuat sistem pengawasan dan menerapkan teknologi pendeteksi perangkat komunikasi yang mampu menangkal berbagai bentuk kecurangan berteknologi tinggi. Langkah ini dinilai mendesak demi menjaga integritas dan kredibilitas seleksi nasional.

Berdasarkan laporan yang diterima Beritainti.com, rapat tersebut juga menyinggung kemungkinan adanya sindikat yang menawarkan jasa "jaminan lolos" SPMB dengan tarif tertentu. Modus-modus seperti penggunaan kamera tersembunyi yang disematkan pada kancing baju, jam tangan pintar yang telah dimodifikasi, hingga perangkat komunikasi nirkabel berukuran sangat kecil diduga telah beredar di kalangan peserta.

Panitia kerja Komisi X DPR disebut akan menyusun rekomendasi tegas kepada Kemendikbud dan perguruan tinggi penyelenggara untuk segera merevisi protokol keamanan ujian. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum dan pakar teknologi informasi, turut disoroti sebagai kunci dalam memberantas praktik curang yang kian terstruktur ini.

Rapat tersebut menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan SPMB tidak lagi sekadar pada validitas materi ujian, melainkan juga pada kemampuan negara menghadapi kecerdasan para pelaku yang terus berinovasi menciptakan celah kelemahan sistem. Informasi terkini yang dihimpun media kami menyebutkan bahwa beberapa modus bahkan melibatkan peretas untuk mengakses server soal sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

Dengan derasnya arus digitalisasi, para anggota dewan sepakat bahwa investasi pada teknologi pengawasan dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan harus menjadi prioritas dalam pengelolaan SPMB ke depan. Publik pun semakin menanti langkah nyata dari pemangku kepentingan agar seleksi mahasiswa baru tetap berjalan adil dan transparan.