Prabowo Soroti Anggaran Pertahanan Indonesia Terendah di ASEAN

Penguatan sistem keamanan dan kedaulatan negara kembali menjadi fokus perhatian utama publik setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengulas alokasi anggaran pertahanan Indonesia. Dalam keterangannya, Prabowo menyoroti fakta bahwa belanja pertahanan nasional saat ini masih berada di bawah angka 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut secara statistik menempatkan Indonesia pada urutan terendah di antara negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), meski memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di kawasan.

Kronologi dan Urutan Evaluasi Anggaran Pertahanan

Perhatian terhadap minimnya rasio belanja militer ini merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan yang disuarakan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga resmi menduduki kursi kepresidenan. Urutan dinamika kebijakan pertahanan nasional dapat dirinci sebagai berikut:

1. Periode 2019–2024: Selama mengampu posisi Menteri Pertahanan, Prabowo secara konsisten memaparkan data bahwa porsi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum ideal untuk menopang luas wilayah laut, udara, dan darat Indonesia.
2. Penyampaian Evaluasi Terakhir: Dalam pemaparan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa realisasi anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya berkisar 0,7% hingga 0,9% dari PDB.
3. Penilaian Komparatif Kawasan: Pemerintah melakukan pemetaan terhadap belanja militer negara tetangga yang mencatatkan persentase belanja pertahanan jauh lebih tinggi dari total PDB mereka.
4. Rencana Modernisasi Bertahap: Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal ke depan untuk menaikkan alokasi pertahanan secara proporsional demi mewujudkan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).

Analisis Komparatif: Anggaran Pertahanan di Asia Tenggara

Dari perspektif analisis ekonomi politik keamanan, ketimpangan antara belanja militer Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan terbilang cukup signifikan. Luas wilayah Indonesia yang mencakup lebih dari 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 3,2 juta kilometer persegi lautan membutuhkan kapasitas pengawasan ekstra ketat.

Berikut adalah perbandingan estimasi alokasi anggaran pertahanan beberapa negara ASEAN terhadap PDB masing-masing:

• Indonesia: Mengalokasikan sekitar 0,7%–0,9% dari PDB (berkisar Rp130 triliun hingga Rp150 triliun per tahun).
• Singapura: Konsisten mengalokasikan sekitar 3,0% hingga 3,2% dari PDB, menjadikannya pemegang alokasi militer tertinggi per kapita di kawasan.
• Vietnam: Mengalokasikan rata-rata 2,3% dari PDB guna memperkuat kedaulatan maritimnya.
• Malaysia dan Thailand: Masing-masing berada di kisaran 1,3% hingga 1,5% dari PDB.

Implikasi Strategis dan Tantangan Fiskal

Kondisi alokasi anggaran di bawah 2 persen PDB berimplikasi langsung pada lambatnya peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebagian besar anggaran yang dialokasikan saat ini masih terserap untuk belanja pegawai dan pemeliharaan operasional rutin, sehingga porsi untuk pengadaan alutsista modern menjadi terbatas.

"Kita tidak bisa menjaga wilayah yang begitu luas dan kaya akan sumber daya alam jika pertahanan kita lemah. Anggaran di bawah 2 persen PDB ini adalah fakta yang harus kita benahi bersama secara bertahap demi kedaulatan bangsa," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Analisis fiskal menunjukkan tantangan utama pemerintah adalah menyeimbangkan antara peningkatan anggaran militer dan kebutuhan pembiayaan program kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, para ahli pertahanan menilai bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan prasyarat utama untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif.

Langkah Strategis Membangun Kemandirian Industri Pertahanan

Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, pemerintah mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri melalui konsorsium BUMN Defend ID. Langkah ini diambil guna menekan ketergantungan pada impor alutsista luar negeri sekaligus menciptakan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer teknologi tinggi.