Pengusaha Minta Insentif untuk Ganti Bus dan Truk Logistik Jadi EV

Jakarta — Rencana pemerintah mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, khususnya bus dan truk logistik, menghadapi tantangan besar dari sisi pelaku usaha. Kalangan pengusaha menilai transisi dari kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik (EV) tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, melainkan membutuhkan dukungan fiskal dan infrastruktur yang konkret. Keluhan utama bukan pada niat mengurangi emisi, melainkan pada beban biaya awal yang jauh lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional.

Dari sisi ekonomi, harga satu unit bus listrik saat ini masih berada di kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp4 miliar, sementara bus diesel setara hanya sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar. Selisih itu menjadi masalah serius bagi operator angkutan yang margin keuntungannya tipis dan terpukul setelah pandemi. Hal serupa terjadi pada truk logistik, di mana kendaraan listrik ringan hingga berat masih “belum mencapai titik harga yang bisa diterima pasar massal”, menurut catatan sejumlah asosiasi transportasi.

Beban Awal Jadi Hambatan Utama

Sejumlah pengusaha menyatakan percepatan adopsi EV komersial bergantung pada tiga hal: insentif harga, kepastian infrastruktur pengisian daya, dan dukungan pembiayaan. Tanpa itu, target pemerintah mengganti bus dan truk logistik berbasis bahan bakar fosil akan sulit tercapai dalam waktu dekat.

1. Insentif fiskal langsung: pengusaha meminta subsidi pembelian atau pengurangan PPN untuk kendaraan komersial listrik, bukan hanya untuk kendaraan pribadi.
2. Infrastruktur pengisian daya: kebutuhan charging station di jalur logistik antarkota dan depo bus menjadi syarat mutlak agar operasional tidak terganggu.
3. Skema pembiayaan: perbankan dan lembaga pembiayaan diminta menyiapkan bunga khusus serta tenor panjang untuk konversi armada.

Menurut data yang dihimpun, populasi bus listrik di Indonesia masih di bawah 500 unit, sedangkan truk logistik listrik bahkan lebih sedikit. Angka ini sangat kecil dibanding total kendaraan komersial nasional yang mencapai jutaan unit. Artinya, pertumbuhan perlu berjalan lebih cepat jika ingin memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi sektor transportasi.

Perbandingan Biaya: EV vs ICE

Tabel di atas menunjukkan bahwa keunggulan EV baru terasa dalam jangka panjang. Namun, pelaku usaha tidak selalu punya kemampuan menanggung lonjakan biaya awal. Di sinilah peran pemerintah diuji: apakah akan memberikan insentif yang cukup atau sekadar mengandalkan mekanisme pasar.

“Transisi energi di sektor logistik itu bukan proyek satu-dua tahun. Butuh kepastian kebijakan, bukan sekadar imbauan,” ujar seorang pelaku usaha angkutan barang.

Yang Harus Dilakukan Pemerintah

Ada beberapa langkah yang dinilai mendesak. Pertama, memperluas cakupan insentif kendaraan listrik ke segmen komersial, termasuk bus dan truk. Kedua, membangun charging station di simpul logistik utama seperti pelabuhan, kawasan industri, dan terminal barang. Ketiga, menyiapkan regulasi yang memberi kepastian jangka panjang agar pengusaha berani berinvestasi. Keempat, menggandeng produsen untuk menurunkan harga melalui produksi lokal.

Perlu dicatat, elektrifikasi armada komersial bukan hanya soal lingkungan. Ada dimensi ekonomi: efisiensi energi, pengurangan impor bahan bakar, dan penguatan industri dalam negeri. Jika dirancang dengan tepat, transisi ini bisa menjadi motor pertumbuhan baru, bukan beban tambahan bagi pengusaha.