Pemulihan Pascabencana, Satgas PRR Dorong Daerah Manfaatkan TKD & Hibah

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendesak pemerintah daerah di tiga provinsi untuk segera merealisasikan dukungan fiskal yang telah disediakan menjadi program pemulihan konkret. Dorongan ini muncul seiring dengan kesiapan anggaran dari pemerintah pusat dan mengalirnya skema hibah antardaerah yang ditujukan bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, total tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan mencapai sekitar Rp10,6 triliun. Angka ini terbagi menjadi tiga klaster utama sesuai tingkat kebutuhan dan skala kerusakan di masing-masing provinsi.

Satgas menekankan agar seluruh instrumen fiskal, termasuk hibah antardaerah, tidak sekadar menjadi angka dalam neraca keuangan, melainkan harus segera menyentuh langsung kebutuhan dasar para penyintas, seperti hunian sementara, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi lokal.

Untuk Provinsi Aceh, pemerintah pusat menyiapkan tambahan TKD sekitar Rp1,6 triliun. Di saat yang sama, solidaritas antardaerah juga menunjukkan hasil nyata dengan terkumpulnya dana hibah sekitar Rp285 miliar yang secara spesifik menyasar wilayah-wilayah paling parah di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Kombinasi TKD dan hibah ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat yang lumpuh akibat bencana.

Provinsi Sumatera Utara mendapatkan porsi terbesar dalam skema tambahan TKD kali ini, yaitu sekitar Rp6,3 triliun. Alokasi jumbo ini mencerminkan masifnya dampak kerusakan fisik maupun nonfisik yang memerlukan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,6 triliun untuk memulihkan berbagai sektor vital yang rusak.

Satgas PRR meminta agar pemerintah daerah segera memetakan prioritas program, mempercepat proses lelang atau penunjukan langsung, serta memastikan seluruh mekanisme penyaluran dana berjalan transparan dan akuntabel. Ketepatan dan kecepatan eksekusi dinilai krusial agar momentum pemulihan tidak hilang dan masyarakat tidak semakin lama terperangkap dalam kondisi darurat berkepanjangan. Informasi selengkapnya mengenai perkembangan pencairan dan realisasi program ini akan terus dipantau oleh tim redaksi Beritainti.com.