Pascabanjir Bandang, Nepal Hadapi Beban Rekonstruksi Senilai 5 Miliar Dolar

Bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda Nepal baru-baru ini menyisakan krisis kemanusiaan sekaligus ancaman fiskal yang luar biasa berat. Berdasarkan estimasi awal otoritas setempat dan pengamat ekonomi, total kerugian serta biaya rekonstruksi infrastruktur diperkirakan dapat menembus angka 5 miliar dolar AS (sekitar Rp79 triliun). Angka ini setara dengan lebih dari 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negara pegunungan tersebut, memicu tanda tanya besar mengenai skema pembiayaan pemulihan pascabencana.

Dilema Fiskal dan Keterbatasan APBN Domestik

Nepal kini berada di persimpangan jalan yang sangat rumit. Di satu sisi, kerusakan melumpuhkan sektor-sektor vital seperti jaringan transmisi listrik tenaga air (hidroelektrisitas), jembatan penghubung antarprovinsi, ribuan hunian warga, hingga lahan pertanian produktif. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah Kathmandu sangat terbatas akibat beban utang luar negeri yang terus merangkak dan laju pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Ketergantungan terhadap kas negara jelas mustahil untuk menutupi seluruh kebutuhan rehabilitasi dalam tempo singkat. Jika pemerintah memaksakan belanja defisit tanpa sokongan eksternal, stabilitas moneter dan cadangan devisa negara berisiko tertekan hebat.

"Rekonstruksi kali ini bukan sekadar menambal jalan yang putus atau mendirikan kembali dinding rumah yang runtuh. Tantangan terbesarnya adalah mendanai pembangunan yang tahan terhadap anomali cuaca ekstrem di masa depan, di tengah keterbatasan anggaran nasional yang kian terhimpit," tegas seorang analis ekonomi pembangunan kawasan Asia Selatan.

Mengetuk Pintu Bank Pembangunan dan Dana Iklim Global

Menghadapi defisit pembiayaan yang masif, pemerintah Nepal secara agresif mulai menggalang dukungan dari mitra bilateral serta lembaga multilateral. Sumber pendanaan potensial yang tengah dijajaki mencakup:

• Bank Pembangunan Multilateral: Pinjaman lunak dan hibah darurat dari Bank Dunia (World Bank) serta Asian Development Bank (ADB).
• Fasilitas Dana Iklim: Pemanfaatan instrumen Loss and Damage Fund dan Green Climate Fund (GCF) sebagai bentuk kompensasi atas kerentanan iklim global.
• Bantuan Bilateral: Kemitraan strategis dengan negara tetangga seperti India dan Tiongkok, serta donor tradisional dari negara-negara Barat.

Nepal memposisikan dirinya sebagai salah satu korban paling rentan dari krisis iklim global. Kendati kontribusi emisi karbon Nepal relatif nihil di tingkat global, kondisi geografis Pegunungan Himalaya menjadikannya episentrum fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering dan destruktif.

Urgensi Paradigma 'Build Back Better'

Pakar tata ruang dan kebencanaan menekankan bahwa kucuran dana miliaran dolar tersebut tidak boleh dihabiskan untuk metode konstruksi konvensional semata. Strategi rekonstruksi harus mengadopsi prinsip Build Back Better—membangun kembali struktur fisik dengan standar ketahanan iklim yang jauh lebih tinggi. Tanpa transformasi desain teknik sipil dan tata kelola lingkungan yang ketat, aset yang dibangun kembali dengan dana utang berisiko kembali tersapu banjir pada musim monsun berikutnya.