Parlemen Sindh Desak Pemerintah Pakistan Hentikan Kenaikan Harian Harga BBM

Ketegangan politik di Majelis Provinsi Sindh, Pakistan, mencair sejenak ketika faksi oposisi dan koalisi pemerintah bersatu menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan energi nasional. Parlemen daerah tersebut secara bulat mengesahkan resolusi yang mendesak pemerintah federal di Islamabad untuk segera menghentikan skema penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara harian. Kebijakan mekanisme pasar harian tersebut dinilai tidak rasional dan kian memperparah tekanan inflasi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kronologi Konsensus dan Eskalasi Tuntutan di Parlemen

Persetujuan resolusi lintas partai ini berlangsung dinamis di ruang sidang Majelis Sindh melalui tahapan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengajuan Draf Resolusi oleh Oposisi: Anggota parlemen dari kubu Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), Muhammad Owais, secara resmi mengajukan rancangan resolusi yang mengecam transmisi langsung fluktuasi minyak mentah dunia ke harga eceran harian.
2. Dukungan Terbuka dari Pejabat Senior: Menteri Senior Sindh, Sharjeel Inam Memon, memberikan sokongan penuh atas nama eksekutif daerah, menegaskan bahwa rakyat sudah terlalu terbebani oleh pungutan pajak federal.
3. Pengesahan Aklamasi Resolusi Kedua: Seluruh anggota majelis menyetujui mosi tanpa penolakan, menjadikannya resolusi kedua terkait tata kelola produk minyak bumi yang diadopsi sepanjang sesi persidangan parlemen periode ini.

"Pemerintah federal harus segera menghentikan praktik kenaikan harga BBM harian. Tidak ada kargo impor minyak baru yang tiba di pelabuhan Pakistan setiap hari untuk dijadikan pembenaran atas transmisi fluktuasi harga global secara harian kepada rakyat," tegas Muhammad Owais dalam sidang parlemen.

Analisis Beban Fiskal dan Pungutan Minyak Bumi

Kritik mendasar parlemen daerah berfokus pada ketidaksesuaian logistik pasokan minyak dengan kalkulasi harga eceran. Secara operasional, impor minyak mentah dan produk kilang di Pakistan dilakukan secara berkala berbasis kontrak kargo, bukan transaksi harian spot yang langsung didistribusikan. Oleh karena itu, membebankan volatilitas harian pasar global langsung ke SPBU dinilai murni pemindahan risiko fiskal pemerintah kepada konsumen ritel.

Selain menuntut stabilitas harga, resolusi tersebut menyoroti kebijakan pungutan minyak (petroleum levy) pemerintah federal yang telah menembus angka lebih dari Rs100 per liter. Pungutan ini dipandang sebagai sumber pendapatan regresif yang memicu efek domino terhadap lonjakan tarif transportasi, distribusi pangan, serta indeks harga konsumen (IHK) domestik.

"Masyarakat saat ini sangat tertekan akibat lonjakan harga BBM. Pemerintah pusat memungut retribusi lebih dari 100 Rupee per liter. Pungutan ini harus segera dicabut demi menyelamatkan daya beli publik," ujar Menteri Senior Sharjeel Inam Memon sembari meminta partai mitra koalisi pusat menekan Islamabad.

Langkah Majelis Sindh menunjukkan menguatnya tekanan politik dari tingkat provinsi terhadap kebijakan ekonomi makro pemerintah federal. Jika instabilitas penetapan harga komoditas strategis ini terus dibiarkan tanpa jaring pengaman, risiko kontraksi konsumsi domestik serta eskalasi ketidakpuasan publik dikhawatirkan meningkat di tengah upaya pemulihan ekonomi Pakistan.