NEW DELHI — BRICS Adopsi Deklarasi New Delhi dan Desak Reformasi Lembaga Global

NEW DELHI, Beritainti.com — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi secara resmi mengadopsi Deklarasi New Delhi. Perhelatan tingkat tinggi ini menjadi panggung strategis bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan perombakan mendasar atas arsitektur tata kelola global yang dinilai sudah usang dan tidak lagi relevan dengan dinamika geopolitik abad ke-21.

Dalam pidato pembukaannya yang sarat pesan analitis, Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa lanskap internasional telah mengalami pergeseran tektonik. Oleh karena itu, lembaga-lembaga multilateral yang dibentuk pasca-Perang Dunia II harus segera melakukan pembenahan struktur agar mampu mencerminkan realitas kekuatan ekonomi dan politik saat ini.

"Dunia yang terus berubah tidak dapat terus dikemudikan oleh lembaga-lembaga yang sudah usang. Reformasi sangat esensial dalam hal keterwakilan, daya tanggap, dan pembuatan aturan," tegas Perdana Menteri Narendra Modi di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS.

Kronologi dan Urutan Agenda KTT BRICS di New Delhi

Rangkaian perhelatan KTT BRICS ke-18 yang berlangsung selama dua hari, dari 12 hingga 13 September, melintasi beberapa tahapan krusial dalam perumusan kebijakan bersama:

1. Pertemuan Bilateral Tingkat Tinggi: Menjelang pembukaan resmi forum, para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS menggelar dialog bilateral di sela-sela KTT. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara PM Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta stabilitas pasokan energi.
2. Sesi Pleno dan Pidato Utama: Forum dibuka secara resmi dengan penyampaian pandangan strategis dari para kepala negara. Fokus utama tertuju pada penguatan peran Global South dalam pengambilan keputusan internasional dan perlunya reformasi arsitektur keuangan dunia.
3. Pengesahan Deklarasi New Delhi: Pertemuan puncak ditutup dengan kesepakatan bulat seluruh anggota BRICS untuk mengadopsi Deklarasi New Delhi, sebuah dokumen konsensus yang memuat komitmen bersama mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diversifikasi sistem moneter global.

Analisis: Urgensi Reformasi Arsitektur Global dan Peran Global South

Adopsi Deklarasi New Delhi menandai komitmen kolektif blok BRICS untuk mendorong perombakan di tubuh lembaga-lembaga multilateral utama, seperti Dewan Keamanan PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Dominasi historis negara-negara Barat dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga tersebut dinilai kerap mengesampingkan kepentingan negara-negara berkembang yang kini justru menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dunia.

Secara analitis, penekanan PM Modi pada tiga pilar reformasi—yaitu keterwakilan (representation), daya tanggap (responsiveness), dan pembuatan aturan (rule-making)—mencerminkan akumulasi kekecewaan dari kelompok Global South. Selama bertahun-tahun, tata kelola keuangan dan hukum internasional dianggap tidak cukup responsif terhadap krisis pangan, energi, dan utang yang menimpa negara-negara berkembang.

Selain isu reformasi kelembagaan, Deklarasi New Delhi juga menyoroti pentingnya memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas antarnegara anggota. Langkah ini dipandang sebagai upaya taktis untuk meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar utama dunia sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi kawasan.

Dengan porsi mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan kontribusi signifikan terhadap PDB global, pengaruh BRICS dalam peta politik dunia semakin tidak bisa diabaikan. Keberhasilan mengadopsi deklarasi bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa dorongan untuk menuju sistem multipolar yang lebih adil kini semakin tidak tertahankan.