MANILA — Marcos Jr. Dikritik Terkait Lambannya Penanganan Kabut Asap Lintas Batas

Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menuai kritik tajam dari parlemen menyusul memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah akibat kabut asap lintas batas (transboundary haze). Anggota Kongres dari fraksi ACT Teachers Party-list, Antonio Tinio, secara terbuka menyoroti apa yang ia sebut sebagai kepasifan diplomasi dan ketiadaan langkah konkret dari istana kepresidenan Malacañang dalam merespons ancaman kesehatan publik yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia.

Kritik tersebut disampaikan Tinio dalam sesi persidangan dan sponsorisasi paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina di Manila. Menurutnya, dampak polusi udara yang menyelimuti kawasan selatan Filipina bukan lagi sekadar persoalan lingkungan musiman, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan warga negara yang menuntut intervensi diplomatik tingkat tinggi.

"Pemerintah tidak boleh berdiam diri sementara jutaan warga di Visayas dan Mindanao menghirup udara beracun yang berasal dari luar batas negara kita. Presiden Marcos Jr. harus mengambil sikap diplomatik yang tegas," tegas Antonio Tinio dalam intervensinya di hadapan anggota dewan.

Kronologi dan Eskalasi Krisis Polusi Udara

Eskalasi masalah kabut asap ini mencatat beberapa perkembangan penting dalam beberapa pekan terakhir:

1. Deteksi Awal: Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mulai mencatat penurunan jarak pandang dan lonjakan partikel polutan PM2.5 di langit Mindanao dan sebagian wilayah Visayas.
2. Dampak Kesehatan: Sejumlah fasilitas layanan kesehatan daerah melaporkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama di kalangan anak-anak dan lansia.
3. Interpelasi Parlemen: Fraksi minoritas dan kelompok progresif di Kongres Filipina mendesak Kementerian Luar Negeri (DFA) dan Kantor Kepresidenan untuk segera menerbitkan nota diplomatik resmi ke Jakarta.

Dilema Diplomasi Regional dan Krisis Kesehatan

Secara analitis, keengganan pemerintahan Marcos Jr. untuk bersikap konfrontatif mencerminkan sensitivitas hubungan bilateral antara Filipina dan Indonesia di dalam kerangka ASEAN. Sebagai sesama negara pendiri ASEAN, Manila kerap mengedepankan prinsip non-intervensi dan penyelesaian konsensus. Namun, sikap hati-hati yang berlebihan dinilai justru merugikan kepentingan domestik Filipina ketika menyangkut mitigasi bencana lingkungan regional.

Meskipun negara-negara Asia Tenggara telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sejak tahun 2002, mekanisme penegakan hukum dan tanggung jawab ganti rugi lintas negara dinilai masih tumpul. Tinio menegaskan bahwa ketiadaan desakan dari pimpinan negara membuat instrumen hukum regional tersebut menjadi tidak bertaji dalam melindungi warga terdampak.

Langkah Strategis yang Didesak Legislator

Dalam forum parlemen, sejumlah rekomendasi strategis diajukan kepada pemerintah Filipina, antara lain:

• Komunikasi Tingkat Kepala Negara: Mendorong Presiden Marcos Jr. untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia guna mempercepat pemadaman titik api karhutla.
• Pemberian Bantuan Kesehatan Darurat: Mobilisasi masker pelindung standar N95 dan pemurnian udara portabel untuk sekolah-sekolah di wilayah terdampak parah.
• Aktivasi Mekanisme Tanggap Darurat ASEAN: Meminta sekretariat regional memfasilitasi koordinasi bantuan teknologi pemantauan satelit dan pemadaman udara lintas batas secara terpadu.