MAB Ungkap Rantai Pasok Jadi Hambatan Utama Industri Kendaraan Listrik

Ambisi Indonesia untuk menjadi episentrum industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di kawasan Asia Tenggara terus menghadapi ujian struktural. Di balik derasnya dorongan regulasi dan insentif fiskal dari pemerintah, para pelaku industri manufaktur lokal mulai menyuarakan realitas teknis di lapangan. Salah satu isu paling krusial yang dinilai menghambat akselerasi produksi massal adalah belum matangnya integrasi rantai pasok (supply chain) komponen di dalam negeri.

Kelemahan tersebut diungkapkan secara lugas oleh Direktur Utama PT Mobil Anak Bangsa (MAB), Kelik Irwantono. Menurutnya, percepatan adopsi dan manufaktur kendaraan ramah lingkungan di tanah air tidak akan mencapai skala keekonomian yang ideal tanpa fondasi rantai pasok yang tangguh dan terhubung dari hulu hingga hilir.

"Penguatan rantai pasok lokal adalah kunci mutlak. Tanpa ekosistem komponen lapis kedua dan ketiga yang solid di dalam negeri, efisiensi biaya dan kemandirian industri EV nasional akan sangat sulit tercapai," tegas Kelik Irwantono dalam forum diskusi industri otomotif.

Ketergantungan Impor dan Kerentanan Komponen Kritis

Secara analitis, struktur biaya produksi kendaraan listrik masih sangat didominasi oleh baterai (sekitar 35% hingga 40% dari total biaya produksi), motor traksi, sistem manajemen baterai (BMS), serta komponen semikonduktor. Kendati Indonesia kaya akan cadangan nikel sebagai bahan baku baterai, ekosistem pemrosesan lanjutan menjadi sel baterai jadi siap pakai masih dalam tahap transisi dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke manufaktur kendaraan lokal.

Kondisi ini memaksa produsen seperti MAB—yang fokus pada pengembangan bus listrik dan kendaraan komersial—masih harus mengimpor sejumlah sub-komponen penting. Ketergantungan terhadap vendor global membuat industri domestik rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, disrupsi logistik maritim internasional, serta ketidakpastian geopolitik rantai pasok global.

Mendorong Nilai Tambah Melalui Kolaborasi Industri

Kelik menekankan bahwa peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak boleh hanya dipandang sebagai beban kepatuhan administratif semata. Sebaliknya, hal itu harus dijadikan momentum untuk membina pelaku industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar mampu naik kelas menjadi pemasok komponen bersertifikasi otomotif standar global.

Tantangan ini menuntut orkestrasi kebijakan yang lebih harmonis antara kementerian teknis. Insentif tidak hanya perlu difokuskan pada hilir seperti potongan PPN pembelian kendaraan jadi, tetapi juga insentif permodalan dan keringanan fiskal bagi manufaktur komponen lapis bawah (Tier-2 dan Tier-3).

Bagi MAB, langkah pragmatis saat ini adalah memperkuat penetrasi di segmen kendaraan komersial dan armada transportasi publik. Segmen ini dinilai memiliki tingkat utilitas tinggi dan kepastian operasional yang lebih terukur dibandingkan kendaraan penumpang pribadi, sembari menunggu ekosistem rantai pasok komponen nasional mencapai tingkat kematangan optimal.