KEROBOKAN — Desa Adat Kerobokan Usulkan Car Free Day Digelar Sebulan Sekali

Kawasan Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, kini berada dalam fase krusial penataan ruang publik dan mobilitas warga. Pelaksanaan kegiatan Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) yang baru-baru ini diselenggarakan sedang menjalani proses evaluasi menyeluruh. Berdasarkan serapan aspirasi masyarakat dan data lapangan, pihak pengelola desa adat menilai momentum positif ini perlu dipertahankan dengan skema yang terukur agar tidak melumpuhkan sirkulasi transportasi kawasan.

Bendesa Adat Kerobokan, AA Ngurah Putra Suryaninggrat, menegaskan bahwa tingkat partisipasi publik berada pada grafik yang sangat menggembirakan. Namun, mengingat dinamika lalu lintas Kerobokan yang padat sebagai urat nadi penghubung kawasan wisata dan permukiman, pelaksanaan CFD dinilai kurang realistis jika dipaksa berjalan setiap pekan. Pihaknya secara resmi mendorong perubahan skema menjadi agenda bulanan.

Optimalisasi Ekonomi UMKM dan Perpanjangan Durasi

Salah satu poin krusial dalam evaluasi internal Desa Adat Kerobokan adalah mengenai efektivitas waktu pelaksanaan. Pengelola mengusulkan perpanjangan durasi kegiatan dari yang semula berakhir pada pukul 08.00 WITA menjadi pukul 06.00 hingga 09.00 WITA. Tambahan waktu satu jam ini dinilai sangat vital untuk memberi ruang gerak yang memadai bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Mungkin tidak bisa seminggu sekali, tapi bisa dilakukan sebulan sekali. Harapannya itu bisa dilakukan sesuai hasil evaluasi internal kami. Kalau hanya sampai pukul 08.00 WITA, waktunya terlalu pendek, apalagi ada keterlibatan UMKM,” ujar AA Ngurah Putra Suryaninggrat.

Penambahan durasi ini diprediksi mampu meningkatkan perputaran ekonomi lokal secara signifikan. Para pedagang kuliner, kerajinan, dan penyedia jasa kebugaran memiliki jangkauan waktu transaksi yang lebih ideal tanpa terburu-buru oleh pembukaan kembali arus lalu lintas.

Evaluasi Kebijakan dan Respon Dinas Perhubungan

Rencana penyesuaian skema ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Badung. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung menilai gagasan ruang bebas kendaraan merupakan langkah positif bagi kesehatan lingkungan dan interaksi sosial masyarakat. Kendati demikian, dampak turunan terhadap kelancaran arus logistik dan mobilitas harian tetap menjadi prioritas mitigasi utama.

Kepala Dinas Perhubungan Badung, AA Gde Rahmadi, menekankan pentingnya kajian terpadu sebelum skema ritme bulanan ini difinalisasi. Penutupan akses jalan utama—meskipun berkala—membutuhkan rekayasa lalu lintas yang presisi serta sosialisasi masif kepada pengguna jalan agar tidak memicu titik kemacetan baru di jalur alternatif.

Berikut adalah perbandingan skema awal dan usulan penyesuaian CFD di Desa Adat Kerobokan:

Integrasi Tata Kelola Berbasis Desa Adat

Model pengelolaan ruang publik berbasis desa adat seperti di Kerobokan menunjukkan pendekatan bottom-up yang adaptif. Keputusan untuk menahan diri dari opsi mingguan memperlihatkan kedewasaan perencanaan urban, di mana aspek kebugaran warga dan gairah ekonomi UMKM diselaraskan dengan realitas infrastruktur jalan raya.

Jika usulan skema bulanan berdurasi tiga jam ini disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan, Kerobokan berpotensi menjadi percontohan bagi wilayah penyangga publik lainnya di Bali dalam mengelola kegiatan massa yang ramah lingkungan sekaligus ramah lalu lintas.