KARACHI — Peringkat Kelayakan Huni Anjlok Meski Anggaran Sampah Melonjak

Karachi, kota terkemuka sekaligus pusat ekonomi di Pakistan, terus mengalami kemunduran signifikan dalam kualitas hidup kotanya. Berdasarkan laporan indeks kelayakan huni terbaru dari Economist Intelligence Unit (EIU), posisi Karachi merosot tajam dari peringkat ketujuh kota paling tidak layak huni di dunia pada tahun 2021, menjadi peringkat keempat pada tahun 2026. Kini, metropolis tersebut terdampar di urutan ke-170 dari 173 kota yang disurvei di seluruh dunia. Kemerosotan dramatis ini memicu keprihatinan mendalam mengingat pengeluaran anggaran publik untuk pembenahan kota berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Pemerintah Provinsi Sindh tercatat telah mengucurkan dana fantastis sebesar 126 miliar Rupee Pakistan dalam lima tahun terakhir saja khusus untuk membayar kontraktor pengumpulan sampah dan pembersihan jalan. Nilai tersebut merupakan bagian dari total alokasi yang diperkirakan melampaui 190 miliar Rupee Pakistan sejak tahun 2017, di mana sekitar 160 hingga 170 miliar Rupee terserap khusus untuk wilayah Karachi semata.

Paradoks Anggaran Kebersihan dan Realita Lapangan

Ironi besar terjadi ketika pengeluaran publik yang begitu masif justru berbanding terbalik dengan kondisi kebersihan di lapangan. Tidak ada program pembangunan lain di Provinsi Sindh yang menerima suntikan dana sekontinyu dan sebesar alokasi pembersihan sampah ini selama dekade terakhir. Bahkan, proyek-proyek infrastruktur vital seperti Bus Rapid Transit (BRT) Red Line dan Yellow Line, proyek pasokan air bersih K-IV, proyek Safe City, hingga perbaikan jaringan jalan utama Karachi menerima porsi perhatian anggaran yang kalah jauh dibandingkan alokasi pengangkutan sampah.

"Pengeluaran miliaran Rupee tanpa dibarengi akuntabilitas dan pengawasan yang ketat hanya menghasilkan efisiensi semu yang tidak mampu mengubah realitas pahit di jalanan kota," tegas seorang pengamat tata kota setempat.

Kegagalan manajemen pengolahan sampah ini memperlihatkan adanya celah sistemik dalam tata kelola anggaran daerah. Meskipun kontraktor swasta terus menyedot dana APBD dalam jumlah fantastis, pemandangan tumpukan sampah yang membusuk dan saluran air yang tersumbat tetap menjadi norma harian bagi puluhan juta penduduknya.

Tingkat Polusi Ekstrem Mengancam Kesehatan Publik

Penilaian EIU sejatinya tidak hanya mengukur kebersihan fisik semata, melainkan mencakup lima kriteria utama seperti stabilitas, pelayanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Namun, ketika melihat Indeks Polusi Global yang dirilis oleh Numbeo, Karachi mencatatkan skor yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 89,5 dari skala 100. Skor ini menobatkan Karachi sebagai salah satu kota paling tercemar dan beracun di dunia.

Indeks tersebut menyoroti berbagai krisis lingkungan yang membelit Karachi secara komprehensif, mulai dari krisis ketersediaan air bersih, pencemaran udara yang parah, polusi suara, hingga minimnya ruang terbuka hijau. Kualitas udara yang kian memburuk akibat debu dan pembakaran sampah secara liar terus meningkatkan risiko penyakit pernapasan kronis di kalangan warga.

Kegagalan Tata Kelola dan Kebutuhan Reformasi

Masalah utama yang dihadapi Karachi bukan lagi sekadar kurangnya ketersediaan dana, melainkan krisis tata kelola dan transparansi. Tanpa adanya audit independen terhadap efektivitas kerja kontraktor pembersih jalan, anggaran sebesar apa pun akan terus menguap tanpa memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Sindh dihadapkan pada desakan kuat untuk merombak total strategi pengolahan limbah dan pemulihan lingkungan. Jika reformasi struktural tidak segera dilakukan, Karachi berisiko terlempar ke dasar daftar kota layak huni di dunia, mengancam masa depan ekonomi dan kesehatan warganya secara permanen.