Kalsel — Kepala BNPB Rilis 5 Arahan Strategis Penanganan Karhutla

BANJARMASIN, Beritainti.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi sorotan nasional seiring memasuki puncak musim kemarau. Menanggapi eskalasi risiko tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah proaktif dengan merumuskan skema penanganan terpadu. Kepala BNPB secara resmi menyampaikan 5 arahan strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas mitigasi serta mempercepat respons darurat di lapangan, khususnya pada titik-titik rawan bencana.

Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa karakteristik lahan di Kalimantan Selatan, yang didominasi oleh ekosistem gambut, memerlukan pendekatan yang jauh lebih spesifik dan terukur. "Penanganan karhutla tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemadaman dari udara setelah api membesar. Kuncinya ada pada deteksi dini dan intervensi cepat oleh tim darat sebelum struktur gambut dalam terbakar," tegas Kepala BNPB dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Satgas Karhutla Kalsel.

Analisis Anatomi Bencana: Tantangan Gambut dan Kebutuhan Integrasi

Kondisi geografis Kalimantan Selatan memiliki kerentanan tinggi terhadap karhutla. Berdasarkan data pemantauan vegetasi dan kelembaban tanah, lahan gambut yang mengering menjadi bahan bakar yang sangat mudah tersulut dan sulit dipadamkan jika api sudah merembet ke lapisan bawah (subsurface fire). Oleh karena itu, skema mitigasi yang ditawarkan BNPB memfokuskan sebagian besar daya dan sumber daya pada efektivitas pencegahan di tingkat tapak.

Berikut adalah perbandingan skema operasional penanganan karhutla yang diterapkan pada periode ini guna memastikan efisiensi anggaran dan efektivitas lapangan:

5 Poin Arahan Strategis BNPB dalam Penanganan Karhutla Kalsel

Untuk menekan angka luasan kebakaran dan dampak asap terhadap masyarakat, Kepala BNPB menggarisbawahi lima poin utama yang wajib dijalankan secara disiplin oleh seluruh pemangku kepentingan:

1. Penguatan dan Optimalisasi Satgas Darat: Memperkuat personel di tingkat desa dan kecamatan. Satgas Darat ditempatkan sebagai benteng utama pertahanan karena efektivitasnya dalam memadamkan api hingga ke akar gambut.
2. Mobilisasi Peralatan Operasional dan Logistik: Memastikan seluruh armada pompa air, selang jarak jauh, dan alat berat pendukung telah disiagakan di lokasi strategis tanpa kendala teknis.
3. Pemanfaatan Data Firespot Secara Real-Time: Mengintegrasikan data satelit cuaca dan pemantauan titik panas secara berkala guna mengarahkan tim patroli tepat ke titik koordinat api baru.
4. Fokus Khusus Penanganan Lahan Gambut: Mengintegrasikan teknik pembasahan kembali (rewetting) serta pembuatan sekat bakar guna mencegah penyebaran api bawah tanah yang berpotensi memicu asap pekat.
5. Penegakan Hukum dan Sinergi Lintas Sektor: Membangun kolaborasi erat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat peduli api (MPA) serta menindak tegas pelaku pembakaran lahan secara sengaja.

"Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kecepatan respons dalam kurun waktu emas (golden time). Ketika firespot terdeteksi, Satgas Darat harus mampu menjangkau lokasi dalam waktu singkat sebelum api menjalar ke area yang lebih luas," ungkap analis kebencanaan BNPB.

Prospek dan Implikasi Kebijakan Mitigasi

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan akibat kabut asap yang saban tahun mengancam wilayah Kalimantan Selatan. Langkah konsolidasi antara BNPB dan pemerintah daerah ini menandai pergeseran paradigma dari manajemen krisis yang berfokus pada pemadaman menjadi manajemen risiko bencana yang mengutamakan pencegahan dini dan penguatan komunitas lokal.