JAKARTA — Wamen ATR Ossy Dermawan Akselerasi Reformasi Pertanahan Digital

Penataan sektor agraria dan tata ruang nasional memasuki babak baru dengan komitmen kuat dari pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, secara konsisten menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital serta penyelesaian sengketa pertanahan yang telah mengakar selama berpuluh-puluh tahun. Langkah analitis ini dipandang sangat krusial mengingat tata kelola pertanahan yang efisien, aman, dan transparan merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi nasional serta jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Transformasi Digital dan Pemberantasan Mafia Tanah

Dalam tataran analisis kebijakan publik, pergeseran dari sistem sertifikasi manual menuju basis data digital terpadu menjadi benteng pertahanan utama untuk mempersempit ruang gerak kejahatan pertanahan. Ossy Dermawan menggarisbawahi bahwa sertifikasi tanah elektronik (e-Sertifikat) bukan sekadar alih teknologi administrasi biasa, melainkan langkah reformasi struktural untuk menjamin integritas data kepemilikan aset nasional. Praktik penyerobotan lahan, munculnya sertifikat ganda, dan manipulasi wewenang oleh oknum mafia tanah telah merugikan perekonomian hingga triliunan rupiah serta memicu ketidakpastian iklim investasi.

Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai dampak perubahan paradigma pengurusan administrasi pertanahan ini, berikut adalah tabel perbandingan antara sistem konvensional dan sistem digital terpadu yang sedang dipacu oleh pemerintah:

"Integrasi sistem digital pertanahan bukan sekadar percepatan layanan administrasi, tetapi sebuah benteng keadilan hukum untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, dari pelosok desa hingga kawasan perkotaan, memiliki kepastian atas tanah mereka tanpa takut diintimidasi oleh mafia tanah," tegas Ossy Dermawan dalam analisis pengarahannya terkait arah kebijakan BPN ke depan.

Resolusi Konflik Agraria dan Akselerasi Reforma Agraria

Tantangan mendasar lain yang menjadi fokus perhatian Wamen ATR/BPN adalah ketimpangan penguasaan lahan dan konflik sektoral antara kawasan hutan, perkebunan, dan permukiman warga. Pendekatan analitis menunjukkan bahwa penuntasan Reforma Agraria memerlukan sinergi lintas kementerian yang sangat erat. Ossy Dermawan mendorong optimalisasi redistribusi tanah bekas hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya atau ditelantarkan untuk diserahkan kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan petani penggarap.

Hingga kuartal akhir tahun ini, Kementerian ATR/BPN mencatat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil mendata lebih dari 118 juta bidang tanah dari total target nasional sebanyak 126 juta bidang. Kecepatan pencapaian target ini dinilai para pengamat sebagai indikator positif perbaikan kinerja operasional lembaga pertanahan nasional dalam menghadirkan kepastian hukum legalitas aset rakyat.

Sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang untuk Investasi Berkelanjutan

Selain fokus pada legalitas kepemilikan tanah, peran strategis Ossy Dermawan sebagai Wamen ATR/BPN terletak pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi langsung dengan sistem perizinan berusaha elektronik (Online Single Submission/OSS). Ketidakjelasan zonasi wilayah selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam realisasi investasi strategis nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan hadirnya RDTR berbasis digital yang presisi, kepastian pemanfaatan ruang dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Hal ini secara otomatis menekan potensi tumpang tindih tata ruang di masa depan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berjalan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan daya dukung ekosistem secara berkelanjutan.