JAKARTA — Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu, Lechumanan, menyatakan siap menjalani pemeriksaan

Lechumanan mengonfirmasi statusnya sebagai terlapor dan menegaskan tidak akan menghindar dari proses hukum. “Saya kepengin cepat diperiksa,” ujarnya singkat, memberi sinyal bahwa ia ingin segera menuntaskan polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas Peradi Bersatu sebagai wadah advokat terbesar kedua di Indonesia. Imbas dari penanganan perkara ini diperkirakan bisa merambat ke penilaian risiko bagi klien korporasi yang menggantungkan layanan hukum pada figur atau organisasi yang terafiliasi.

Kronologi dan Risiko Reputasi

Laporan polisi yang dilayangkan Roy Suryo bermula dari pernyataan Lechumanan dalam suatu perkara yang dinilai tidak sesuai fakta. Meski Kepolisian belum merilis detail konstruksi hukum, publik sudah mengaitkan langkah ini dengan sengketa internal organisasi advokat yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Ketegangan ini terjadi saat sektor jasa hukum Indonesia tengah tumbuh dengan estimasi nilai pasar mencapai Rp34 triliun pada 2024, didorong oleh peningkatan transaksi bisnis dan kebutuhan litigasi komersial.

Pasar sangat sensitif terhadap kabar yang menyangkut pejabat organisasi profesi. Sebuah laporan internal firma konsultan manajemen menunjukkan bahwa satu insiden yang mencoreng reputasi dapat menurunkan kepercayaan klien korporasi sebesar 12–18% dalam jangka pendek, terutama jika melibatkan dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan kejujuran. Peradi Bersatu yang menaungi lebih dari 30.000 advokat tercatat harus bekerja keras memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu pipeline pekerjaan yang sedang berjalan.

“Saya kepengin cepat diperiksa,” kata Lechumanan, menegaskan keinginannya agar penyidikan segera transparan.

Sentimen Pasar Jasa Hukum

Dampak berantainya bisa meluas. Beberapa mitra dari firma hukum menengah menyatakan bahwa perusahaan besar kerap memasukkan klausul reputasi dalam due diligence pemilihan konsultan hukum. Apabila tersiar bahwa pengurus organisasi tersandung kasus keterangan palsu, kredibilitas kolektif bisa terdiskon. Sektor ini menyumbang sekitar 0,3% terhadap PDB nasional lewat jasa konsultasi, litigasi, dan non-litigasi, sehingga stabilitasnya berkaitan langsung dengan iklim investasi.

Para analis mencatat ada tiga poin kritis yang perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan:

• Kejelasan proses: Semakin cepat pemeriksaan tuntas, semakin kecil volatilitas kepercayaan.
• Ketegasan internal: Organisasi perlu menunjukkan mekanisme pengawasan etik yang berjalan.
• Perlindungan klien: Firma hukum di bawah naungan Peradi Bersatu harus bisa menjamin perkara berjalan tanpa gangguan.

Di sisi lain, pihak Roy Suryo belum memberikan keterangan lebih lanjut. Namun, pengamat menilai langkah ini bisa menjadi katalis bagi perbaikan tata kelola organisasi advokat asalkan direspons dengan transparansi. “Ini ujian bagi sektor jasa hukum untuk membuktikan bahwa mekanisme internal mereka mampu menjaga marwah profesi, yang nantinya berdampak pada valuasi kepercayaan pasar,” ujar seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Statistik dari BPS menunjukkan bahwa jumlah sengketa komersial yang ditangani pengadilan niaga naik 6,7% pada triwulan I-2025, menandakan kebutuhan akan advokat yang berintegritas semakin tinggi. Karenanya, kejadian ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi etika, agar risiko reputasi tidak menjelma menjadi beban ekonomi yang lebih besar.